Grid.ID-Untuk masuk ke sekolah tertentu memang diperlukan sejumlah uang, yang besarnya berbeda-beda tergantung pihak sekolah.
Namun untuk sekolah negeri seperti SMAN 1 Medan, mestinya jumlahnya tak boleh terlalu besar, karena milik negara dan gurunya sudah digaji sebagai PNS.
Namun, seorang Kapolsek setempat terungkap memasukkan anaknya ke SMAN 1 Medan tersebut, memakai surat miskin.
Surat keterangan miskin memang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan beasiswa dan bisa sekolah gratis.
Namun, bagaimana jika yang memakai surat keterangan miskin itu adalah seorang Kapolsek?
Kapolsek Galang AKP MN memasukkan anaknya melalui jalur rawan melanjutkan pendidikan (RMP) atau harus memiliki surat miskin ke SMA Negeri 1 Medan. Tindakan tersebut dianggap kurang pantas.
Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting mengatakan, institusinya sangat menyayangkan langkah yang ditempuh MN.
Ia menilai, tidak semestinya seorang anggota Polri memalsukan status ekonominya hanya untuk kepentingan tertentu.
(Baca : Ternyata Al dan Prilly Latuconsina Sedang Membangun Hubungan, Ini Faktanya )
"Sangat tidak etis apa yang dilakukan Kapolsek Galang. Tidak semestinya anggota kepolisian melakukan hal demikian. Seharusnya setiap anggota Polri jujur dalam segala hal," kata Rina, Rabu (9/8/2017).
Ia menambahkan, Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw telah memerintahkan Kapolres Deliserdang AKBP Robert Da Costa untuk memanggil Kapolsek Galang.
Tujuannya agar MN bisa menjelaskan tindakannya memanfaatkan jalur keluarga tak mampu untuk memasukkan anaknya ke SMA Negeri 1 Medan.
(Baca : Parah, Menteri di Jakarta Disuguhi Hiburan Penari Perut Setengah Bugil Saat Peluncuran Buku )
"Tadi saya sudah hubungi kapolresnya untuk minta kapolsek yang bersangkutan dipanggil untuk diperiksa," kata mantan Kapolres Binjai tersebut.
Dia berharap, kejadian serupa tidak kembali terulang pada seluruh anggota Polri di jajaran Polda Sumut.
Rina menambahkan, tindakan yang dinilai kurang tepat dilakukan AKP MN butuh penelusuran, terutama institusi atau lembaga yang mengeluarkan surat miskin untuk Kapolsek Galang.
Dia menilai, layak atau tidak seseorang memperoleh surat miskin bukan dilihat dari jabatan, tetapi dari status ekonomi yang bersangkutan.
"Pertama harus kita telusuri dulu siapa yang mengeluarkan surat rekomendasi. Bila layak dapat surat miskin tidak masalah. Tetapi, bila kondisi sebaliknya, patut disayangkan," kata Rina.
Artikel ini sudah pernah tayang di tribunnews dengan judul: Heboh Kapolsek Bisa Punya Kartu Miskin, Polda Sumut: Sangat Tidak Etis!