“Kita mengenal ada tiga klasifikasi, apabila proyek itu feasible maka proyek itu harus dilakukan oleh kementrian bersangkutan.
Salah satunya seperti PT Jasa Marga untuk membangun sejumlah ruas jalan tol di tanah air,” ulas Budi Karya.
(Baca Juga : Pemerintah Lakukan Skema Pembiayaan Inovatif, Upaya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Negara!)
Menhub menjelaskan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memilah-milah proyek yang visible dikelola oleh Kemenhub, yaitu Pelabuhan dan Bandara.
“Jika prospeknya bagus, kita lakukan kerjasama terbatas bukan tidak terbatas Antara 10-30 tahun,” pungkas Budi Karya.
Selain Menhub Budi Karya, dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 turut hadir Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Arryani dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Dijen PPR Kemenkeu) Robert Pakpahan.
Infrastruktur menjadi fokus Pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Hal itu tecermin melalui jumlah anggaran pembangunan infrastruktur pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Dari tahun ke tahun, anggaran infrastruktur terus meningkat, mulai Rp 154,7 triliun pada 2014 menjadi Rp 269,1 triliun pada 2016 dan mencapai Rp 401,1 triliun pada APBN-P 2017.
Tahun depan, anggaran infrastruktur kembali meningkat menjadi sedikitnya Rp 410 triliun, dan digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Sebanyak 865 kilometer jalan baru, 25 kilometer jalan tol, 8.695 meter jembatan, 620 kilometer jalur kereta, 8 bandar udara, dan lain sebagainya bakal dibangun untuk kemakmuran Tanah Air.
Proyek infrastruktur yang mangkrak pun dikebut agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Sebut misalnya, Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu atau Becakayu. Setelah pembangunannya terhenti selama dua dekade, tol tersebut akhirnya beroperasi pada November ini.
(Baca Juga : Waw, Pemerintah Gandeng BUMN dan Pihak Swasta Untuk Biaya Pembangunan Infrastruktur