Skema independent power producer (IPP) kemudian membuat semakin banyak pembangkit listrik terbangun yang berujung pada penurunan tarif listrik.
Dengan kebutuhan dana sekitar Rp 1.200 triliun untuk menyukseskan program besar pemerintah terkait listrik 35.000 megawatt, diharapkan skema IPP dapat berkontribusi hingga Rp 615 triliun. Sisanya sebesar Rp 585 triliun berasal dari PLN.
Efisiensi dalam tubuh PLN turut dilakukan sehingga biaya operasional berkurang. Hal itu penting untuk memastikan industri listrik tetap menggeliat.
Di sisi lain, rasio utang terhadap modal menurun drastis jika dibandingkan tiga tahun lalu. Jika pada 2014 rasio utang terhadap modal PLN sebesar 297 persen, maka kini angkanya hanya sebesar 49 persen.
(Baca Juga : Amankah Data Pribadi Setelah Melakukan Registrasi Kartu Prabayar? Kamu Wajib Baca Ini)
PLN kini memiliki total aset sebesar Rp 1.312 triliun, melonjak pesat dari 2014 yang sebesar Rp 539 triliun. Kenaikan aset secara signifikan itu tak lepas dari revaluasi aset yang dilakukan PLN untuk mendanai program pembangkit listrik 35.000 megawatt.
Membaiknya kondisi keuangan PLN membuat kontribusi terhadap negara turut membesar. Per September 2017, pajak dan dividen PLN mencapai Rp 22,7 triliun.
Apresiasi dunia
Kesiapan PLN dalam melayani masyarakat juga membuahkan hasil dan pengakuan internasional. Berdasarkan survei kemudahan melakukan bisnis (ease of doing business) oleh Bank Dunia pada 2017, komponen kemudahan mendapatkan listrik terus membaik.
Posisi Indonesia pada 2016 berada di urutan ke-61, sedangkan pada 2017 ini telah berada di urutan ke-49.
Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Agoes Triboesono, melesatnya peringkat Indonesia tak lepas dari sejumlah langkah inovatif.
"Jika sebelumnya tahap penyambungan listrik ada 5 prosedur, maka kini telah disederhanakan jadi 4 prosedur saja," ucapnya.
Keempat prosedur itu, lanjut Agoes, terdiri dari pengajuan penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO), permohonan penyambungan baru ke PLN, pekerjaan konstruksi dan pelaksanaan inspeksi eksternal PLN, serta proses penyalaan.
(Baca Juga : Infrastruktur di Indonesia Feasible Diberikan kepada BUMN dan Swasta)
Tapi, segala perbaikan itu tak membuat pemerintah cepat berpuas diri.
"Sekarang concern (fokus) kami adalah wilayah timur Indonesia. Diharapkan, wilayah yang listriknya masih tertinggal, aksesnya segera meningkat hingga 2019 mendatang," tutur Agoes.
Mewujudkan Indonesia terang benderang memang bukanlah proses mudah. Namun, dengan segala daya yang dilakukan pemerintah, niscaya listrik bakal terus menjangkau hingga pelosok negeri. (*)