Grid.ID - Aksi massa 22 Mei yang sempat mengalami kericuhan tadi malam, sampai detik ini mulai terpantau kondusif.
Kendati terpantau kondusif sejak Rabu (22/5/2019) pagi, berdasarkan pantauan awak media dan pihak kepolisian, massa dari Jawa Barat dikabarkan mulai berdatangan ke Ibukota.
Atas kabar kedatangan massa dari Jawa Barat ini, Walikota Cimahi menegaskan akan memecat Aparat Sipil Negara atau ASN yang nekat ikut aksi massa 22 Mei.
Melansir Kompas.com, aksi massa 22 Mei ini sempat mengalami kericuhan di depan kantor Bawaslu pada Selasa (21/5/2019) pukul 22.15 WIB.
Kericuhan bermula saat massa hendak mencoba masuk kantor Bawaslu dengan merusak pagar besi yang telah dipasang oleh pihak kepolisian.
Tim kepolisian yang berjaga di depan kantor Bawaslu pun sempat membubarkan kerumanan massa yang masih bertahan dengan kendaraan taktis.
Baca Juga: Abaikan Massa Kerusuhan dan Tetap Jalankan Kewajiban Meski Situasi Mencekam
Tepat pukul 22.40 WIB, bentrokan antar massa demonstrasi 22 Mei dengan pihak tim gabungan TNI-Polri pun terjadi.
Para pengunjuk rasa yang dipukul mundur oleh pihak kepolisian dari depan kantor Bawaslu ini justru melakukan aksi anarkis dengan merusak markas Brimob KS Tubun, Jakarta Barat.
Seperti yang dilaporkan Kompas TV, massa membakar habis sejumlah kendaraan yang berada di depan markas Brimob di jalan KS Tubun pada Rabu (22/5/2019) sekitar pukul 03.00 WIB.
Baca Juga: Anarkis dan Tak Bisa Dikendalikan, Massa Aksi 22 Mei Nekat Bakar Asrama Brimob dengan Molotov
Tim gabungan TNI-Polri pun mengerahkan seluruh pasukannya untuk tetap bisa menjaga kondisi kondusif ibukota.
Melansir Kompas.com, sampai detik ini suasana ibukota terpantau aman dan kondusif.
Kendati terpantau kondusif, berdasarkan pantauan Kompas.com, massa aksi unjuk rasa 22 Mei mulai kembali berdatangan.
Massa yang mayoritas memakai pakaian putih dan panji bendera tersebut mulai memenuhi jalan MH Thamrin di depan Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.
Salah satu dari perwakilan massa mengaku mereka merupakan massa gabungan dari beberapa wilayah di Jawa Barat yakni Sukabumi dan Cianjur.
Sebelumnya, Kompas.com juga sempat memberitakan bahwa pihak kepolisian di Sumedang, Jawa Barat sempat melakukan penyisiran.
Baca Juga: Dianggap Melecehkan Karena Cuma Sumbang Rp 1000 Perak, Minimarket Digeruduk Massa Penggalangan Dana
Penyisiran ini dilakukan pihak Polres Sumedang guna menghindari adanya warga Sumedang yang nekat mengikuti aksi massa 22 Mei di Jakarta.
Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo mengatakan penyisiran ini dilakukan di wilayah perbatasan Sumedang-Bandung dan wilayah Tol Cipali.
Dari penyisiran yang dilakukan, Polres Sumedang berhasil menciduk 5 pemuda adal Cimanggung yang nekat ingin mengikuti aksi massa 22 Mei.
Baca Juga: Seolah Menantang Nasib dengan Mesum di Atap Masjid, Dua Remaja Asal Aceh Diamuk Massa!
"Tadi pagi dini hari, saat operasi penyekatan di wilayah Jatinangor, kami mengamankan lima pemuda yang hendak mengikuti aksi 22 Mei di Jakarta.
Kami tahan dan langsung kami berikan wawasan kebangsaan agar mereka tidak jadi berangkat ke Jakarta.
Karena daripada di Jakarta nasib tidak jelas dan membahayakan diri sendiri, akhirnya mereka pulang semua," pungkas Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo.
Baca Juga: Sandiaga Uno Absen, Massa dan Karangan Bunga Penuhi Kediaman Prabowo Subianto
Terkait tingginya animo warga Jawa Barat yang ingin mengikuti aksi massa 22 Mei ini membuat Walikota Cimahi terpaksa mengambil langkah tegas.
Dilansir Grid.ID dari Tribunnews, Walikota Cimahi, Ajay M Priatna akan menindak tegas warganya yang nekat mengikuti aksi 22 Mei di ibukota.
Terlebih lagi bila warganya tersebut berprofesi sebagai ASN atau PNS.
Baca Juga: Seolah Menantang Nasib dengan Mesum di Atap Masjid, Dua Remaja Asal Aceh Diamuk Massa!
Tak main-main dengan ancamannya, Walikota Cimahi akan memecat langsung ASN atau PNS yang diketahui nekat mengikuti aksi massa 22 Mei.
"Kami melarang ASN terlibat kegiatan seperti itu. Tidak boleh, apabila ada yang ikut ke Jakarta saya akan langsung pecat," kata Ajay M Priatna saat ditemui disela Operasi Pasar Murah di Cimahi Utara, Selasa (21/5/2019).
Menurut Ajay M Priatna, aparat negara harusnya bertindak netral dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
Baca Juga: Temu Kangen Bareng Nia Ramadhani dan Sahabatnya, Luna Maya Pakai Blazer Simpel Senilai Jutaan Rupiah
Tidak boleh ada ASN atau PNS yang terprovokasi dan terlibat dalam aksi 22 Mei 2019.
Bila hal itu terjadi, mau tidak mau harus ada sanksi tegas dari pemerintah terhadap warga yang berani melanggar.
"Banyak hal yang harus diselesaikan, ngapain ikut aksi ke Jakarta.
Baca Juga: 5 Kaos Oblong Milik Syahrini Ini Punya Harga yang Nggak Santai, Simpel Tapi Mahal Banget!
Sejauh ini saya tidak menemukan jajaran ASN yang ikut aksi politik.
Masyarakat jangan sampai terprovokasi apalagi hingga ikut aksi ke Jakarta yang bisa merugikan," lanjut Ajay M Priatna.
Menurut Ajay, ada cara yang lebih baik untuk mengemukakan pendapat misalnya seperti menggugat hasil Pilpres 2019 ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi secara hukum.
Baca Juga: Bukan Tas Hermes Seperti Teman-Teman yang Lain, Nia Ramadhani Tak Malu Pakai Tas Mungil Paling Murah
(*)