Laporan Wartawan Grid.ID, Ahmad Rifai
Grid.ID - "Memotong bantuan untuk anak-anak pengunsi yang tidak berdosa karena ketidaksepakatan politik di antara pria dan wanita dewasa adalah sebuah politisasi bantuan kemanusiaan yang sangat buruk."
Beragam Non-Government Organization (NGO) mengutuk keputusan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dikomandoi Donald Trump.
Lebih dari setengah dana yang rencananya akan dianggarkan ke badan PBB untuk pengungsi Palestina ternyata dipotong.
Keputusan ini diumumkan pada selasa (16/1/2018).
(Baca juga: Punya Penghasilan Rp121 Miliar, Supermodel Keturunan Palestina Ini Kenakan Busana dengan Harga di Bawah 1 Juta Rupiah)
Dikutip wartawan Grid.ID dari Al Jazeera, paket bantuan senilai 125 juta dollar (1,6 triliun rupiah) yang dianggarkan ke PBB untuk pengunsi Palestina (UNRWA) ditahan oleh Pemerintah AS sebesar 65 juta dollar (868 miliar rupiah).
Direktur eksekutif Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, melempar cuitan yang cukup menohok atas putusan ini.
"(AS) Menahan kebutuhan kemanusiaan anak-anak Palestina hanya karena sejumlah agenda politik," tulisnya pada selasa (16/1/2018) malam waktu setempat.
(Baca juga: Selamat Tahun Baru, Selongsong Peluru Menancap di Leher, Inilah Kematian Pertama Orang Palestina di Tahun 2018)
Sementara itu, Jan Egeland, sekretaris jendral Dewan Pengungsi Norwegia, mendesak Pemerintah AS membatalkan keputusannya.
"Langkah semacam ini akan berdampak buruk bagi pengungsi Palestina yang paling rentan di Timur Tengah, termasuk ratusan ribu anak di Tepi Barat dan Gaza, Lebanon, Yordania, serta Suriah."
UNRWA sangat dibutuhkan terutama bagi pendidikan.
Selain itu, Jan Egeland mengaskan bahwa kebijakan ini akan melemahkan kapasitas PBB dalam merespon apabila terjadi konflik susulan antara Israel dan Palestina.
"AS menahan bantuan sebesar 65 juta dollar untuk penduduk Palestina," tulis Jan Egeland di akun Twitter pribadinya.
(Baca juga: Sejumlah Akun dan Halaman Orang Palestina Hilang dari Peredaran, Apa yang Sebenarnya Terjadi dengan Facebook?)
Bagi Kementerian Luar Negeri Turki, pemotongan ini akan, "Menghambat upaya solusi politik dan stabilitas regional kedua negara."
Seorang pengungsi Palestina yang berusia 18 tahun membagikan kesedihannya kepada Al Jazeera apabila anggaran untuk UNRWA benar-benar jadi dipotong.
"Jika UNRW hilang, tidak akan ada pendidikan, perawat kesehatan, dan bahkan kebersihan," ungkap Yazan Muhammad Sabri.
"Tidak akan ada apa-apa, semuanya akan hilang."
Layanan Kemanusian Bukanlah Sesuatu yang Bisa Ditawar, Tapi Kewajiban AS dan Internasional
Dikutip kembali dari Al Jazeera, kepala delegasi Palestine Liberation Organization (PLO), Husam Zomlot, memberi pernyataan pada hari rabu (17/1/2018).
Baginya, akses pengungsi dan anak-anak Palestina terhadap layanan dasar kemanusian, "Bukanlah sebuah tawar-menawar, tapi kewajiban bagi AS dan internasional."
"Mengambil makanan dan pendidikan dari pengunsi yang rentan tidak akan membawa perdamaian abadi dan menyeluruh."
"Mengacuhkan strategi zero-sum game (keuntungan yang didapat dari pihak pemenang berasal dari kerugian pihak yang kalah) Israel untuk mengambil Jerusalem dan saat ini berusaha melucuti UNRWA adalah sebuah kekeliruan."
(Baca juga: Mendekati Natal 'Sinterklas' Mampir ke Palestina, Beri Hadiah Bagi Pasukan Israel, Kakinya Kemudian Ditembak)
Bulan terakhir di 2017, AS memutuskan untuk mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel.
Tentu langkah ini menuai kecaman internasional dan membuat pentolan Palestina mengatakan bahwa mereka tidak akan lagi menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh AS.
Paket bantuan yang ditangguhkan pada selasa (16/2018) lahir setelah Donald Trump melempar kecaman pada 2 Januari 2018 untuk memotong bantuan kepada orang-orang Palestina.
Dalam serangkaian cuitan suami Melania Trump berkata, "Kami membayar orang-orang Palestina RATUSAN JUTA DOLLAR setahun dan tidak mendapat penghargaan atau penghormatan."
"Dengan orang-orang Palestina yang tidak lagi mau berbicara tentang perdamaian, mengapa kita harus mengeluarkan banyak uang kepada mereka?"(*)