Laporan Wartawan Grid.ID, Arif Budhi Suryanto
Grid.ID - Belum selesai dengan pro dan kontra dipindahkannya pusat pemerintahan atau ibukota negara, kini mulai ada wacana untuk memindah pusat pemerintahan Jawa Barat.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengungkapkan wacana ini pertama kali muncul saat menggelar rapat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jabar bersama Pansus VII awal pekan lalu.
"Pada dasarnya, secara fisik Kota Bandung juga sama seperti Jakarta, sudah tidak cocok lagi menjadi pusat pemerintahan, karena contohnya kantor pemerintahan menyebar," ujar Emil, sapaan akrabnya, seperti yang dikutip dari Tribunnews, Kamis (29/08/2019).
Ridwan Kamil menjelaskan, penentuan lokasi baru untuk pusat pemerintahan Jabar masih dalam kajian.
"Kajian (pemindahan pusat pemerintahan Jabar) akan dilaksanakan dalam enam bulan ke depan," tambahnya.
Sejauh ini sudah ada 3 lokasi yang diusulkan akan gantikan Bandung untuk menjadi pusat pemerintahan Jabar.
Mana saja?
Melansir dari Kompas, adapun ketiga lokasi yang diusulkan itu adalah Tegalluar di Kabupaten Bandung, Walini di Kabupaten Bandung Barat, dan wilayah Rebana (Cirebon, Patimban, Majalengka).
"Ada di Tegalluar, Walini, atau Rebana juga. Terbuka sebenarnya, tapi sementara tiga tempat itu," ujar Emil.
Pemilihan tiga lokasi ini tapi masih memerlukan kajian lebih lanjut, pasalnya Pansus VIII DPRD menilai masih ada dampak positif dan negatif dari pemilihan ketiga lokasi ini.
Seperti misal, Tegalluar yang meski dekat dengan Bandung namun daerahnya cenderung rawan banjir dan pergerakan tanah.
Sementara Walini sebagaian masuk ke dalam patahan Lembang.
"Kertajati (Majalengka) memang relatif tidak rawan bencana, tapi apa dasarnya menetapkan di sana kan butuh kajian,"
"Mana yang mau dipilih itu nanti berdasar kajian. Karena itu, kami minta dan tidak kami cantumkan dalam RTRW," ujar Ketua Pansus VIII DPRD Jabar, Herlas Juniar.
Baca Juga: 5 Zodiak Paling Lama Balas Chat, Si Virgo Biasanya Sengaja Lho!
Oleh karena itu, sementara ini pihaknya belum memasukkan rencana pemindahan pusat pemerintahan Jabar dalam rapat pembahasan RTRW.
Namun, DPRD sudah menyiapkan struktur ruang bahasan jika sewaktu-waktu rencana ini diperlukan.
"Ada yang menarik dan sempat ramai. Kami sudah menyampaikan soal rencana pemindahan ibu kota. Pak Gubernur sudah memahami berdasarkan kajian kami, belum bisa dicantumkan dalam draft," lanjutnya.
(*)