Laporan Wartawan Grid.ID, Rissa Indrasty
Grid.ID - Joko Anwar baru saja mendapatkan sorotan publik karena cuitannya di Twitter.
Pasalnya, Joko Anwar mengunggah foto yang berisikian 14 daftar stasiun televisi yang ditegur oleh KPI dengan hashtag #BubarkanKPI.
Stasiun televisi yang ditegur oleh KPI tersebut satu di antaranya menayangkan promo film Gundala.
Baca Juga: Kartun SpongeBob Squarepants Dikenai Sanksi KPI, Begini Komentar Nyelekit Joko Anwar
Ditemui Grid.ID di Plaza Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (16/9/2019), Joko Anwar mengungkapkan bahwa postingannya tersebut bukan mempermasalahkan promo Gundala yang mendapat sanksi KPI.
Tetapi, karena banyak program televisi yang mendapatkan teguran karena hal-hal yang dirasa tak masuk akal.
"Tapi ada program-program kayak Spongebob gitu kena sanksi,"
"Kalau sampai ada satu lembaga yang bisa memberi statement bahwa tayangan seperti Spongebob itu adalah tayangan yang melanggar norma-norma itu, menurut saya lembaga tersebut tidak usah dipercaya ketika mereka menilai apa pun di dunia ini. Karena sudah enggak make sense," ungkap Joko Anwar saat ditemui Grid.ID di kawasan Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).
Apalagi, Joko Anwar mengungkapkan penyensoran dan pelarangan terhadap tontonan-tontonan itu tidak membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang terberdayakan.
Menurut Joko Anwar, masyarakat Indonesia bisa membedakan apa yang layak dan tidak layak untuk ditonton tanpa harus diatur oleh KPI.
"Karena kalau masih ada lembaga yang mengatakan ini boleh ditonton, ini enggak boleh ditonton, berarti masyarakat Indonesia masih dianggap sebagai masyarakat yang bodoh karena tidak bisa menilai apa yang patut untuk mereka tonton atau oleh keluarga atau anak mereka," ungkap Joko Anwar.
Adanya KPI, bagi Joko Anwar, tidak memiliki manfaat apa-apa.
Hal ini lantaran, meski melalukan teguran ataupun pelarangan, masyarakat zaman sekarang dapat mengakses tayangan yang ingin ditontonnya dari sumber manapun.
"Kan sudah saya bilang, keberadaan KPI sudah tidak harus ada di Indonesia,"
"Mau larang tayangan TV, kasih sanksi TV, orang di mana-mana kita bisa akses,"
"Mau dilarang YouTube, mau dilarang Netflix, mau dilarang apa pun itu, kita bisa akses apa pun yang mau kita tonton di zaman sekarang. Itu kan tindakan yang tidak berguna," tutup Joko Anwar.
(*)