Grid.ID - Kisah Sulaiman Hardiman, anggota TNI yang putuskan pensiun dini usai 16 tahun bekerja dan beri pesan untuk komandan dulu sempat viral jadi perbincangan publik.
Pasalnya cerita viral Sulaiman Hardiman yang putuskan pensiun dini dari dinas sebagai anggota TNI angkatan darat sempat menuai banyak respon.
Terlebih lantaran saat memutuskan pensiun dini, Sulaiman Hardiman juga memebri pesan untuk para Komandan Batalyon.
Padahal ia sendiri merupakan seorang mantan Komandan Batalyon Infanteri Raider Khusus 753/AVT yang telah memiliki cukup banyak pengalaman.
Tak ayal, ia menasehati agar Komandan Batalyon penerusnya bisa menjalankan amanah dengan lebih baik.
Mayor Inf Sulaiman Hardiman yang pernah menjabat sebagai Danyonif RK 753/AVT memberikan pesan untuk Komandan Batalyon, seperti berikut ini.
"Pesan utk para Komandan Batalyon
Jabatan Danyon adalah simbol kehormatan bagi setiap prajuritnya. Satu paket dgn tunggul/bendera batalyon, bedera perang, prestasi, sejarah & tradisi satuan.
Danyon tdk akan pernah menjadi dirinya sendiri karena seperti apa tindak tanduk & pikirannya harus berlandaskan serta selaras dgn kehormatan satuan itu sendiri," tulis Mayor Inf Sulaiman," tulis Sulaiman Hardiman pada postingan Instagramnya seperti yang dikutip dari artikel Grid.ID sebelumnya.
Baca Juga: Sosok Mayor Inf Sulaiman Hardiman, TNI AD yang Pensiun Dini, Punya Hobi Unik dan Tipe Family Man
Namun, usai viral lantaran pensiun dini dari TNI dan memberi pesan untuk komandan, Sulaiman Hardiman tetap mencuri perhatian publik.
Terlebih tentang kehidupannya pasca tak lagi menjadi anggota TNI aktif, pekerjaan yang banyak diminati masyarakat.
Dilansir Grid.ID dari laman Instagramnya, Sulaiman Hardiman ternyata juga pernah memberi pesan untuk aparat yang bertugas menangani massa.
Hal itu seperti yang tampak diunggahnya di akun Instagram pada, Jumat (27/9/2019) lalu.
Dalam potret yang menampakkan anggota TNI dan Polri tersebut, Sulaiman Hardiman menulis keterangan yang cukup panjang.
Sulaiman memulai keterangan pada potret di atas tentang BKO TNI kepada Polri.
Baca Juga: Sosok Mayor Inf Sulaiman Hardiman, TNI AD yang Pensiun Dini, Punya Hobi Unik dan Tipe Family Man
Sebagai informasi, BKO merupakan singkatan dari "Bawah Kendali Operasi" atau juga kerap diartikan "Bantuan Kendali Operasi".
"Sepanjang pengetahuan kami yg minim ini, belum pernah ada BKO TNI kepada POLRI yg benar2 dilaksanakan dlm konteks menghadapi massa yg tdk terkendali dlm skala besar," tulis @sulaiman_hardiman.
Dengan begitu, dapat diartikan bahwa Sulaiman Hardiman ingin menyampaikan tentang bantuan kendali operasi TNI kepada Polri yang dilakukan untuk menghadapi massa dalam skala besar.
Baca Juga: Turut Berduka, Ustaz Derry Sulaiman Ungkap Satu Nasihat Mendiang Ustaz Arifin Ilham Padanya
"Apel gabungan, standby pasukan TNI dlm rangka BKO kpd Polri maupun latihan bersama sudah sering dilaksanakan tetapi belum pernah dihadapkan pada dinamika massa secara real dgn skala besar sekelas tahun 98," imbuhnya.
Sulaiman Hardiman juga mencontohkan peristiwa yang pernah terjadi pada tahun 1998 lalu pada akhir Orde Baru.
"Meski dikatakan terkordinasi, pada kenyataannya ditahun 98 masing2 bergerak sesuai dgn kendali dari Komando masing2 matra (AD, AL, AU, Polri). Sehingga yg terjadi adalah operan bola panas dari satu bagian ke bagian yg lain," tulis Sulaiman Hardiman.
Baca Juga: Andre Taulany Sampaikan Permintaan Maaf Lewat MUI, Ustaz Derry Sulaiman Beri Tanggapannya!
"Kumpulan massa pendemo maupun aparat yg menjadi beringas tentu ada penyebabnya, masing2 leader dari kumpulan ini harus bisa menahan diri dan berpikir panjang," tambahnya.
Tak hanya itu, Sulaiman juga mengungkapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk menangani massa terkait BOP di atas.
"Sesuai dgn SOP saat ini, penanganan massa terlebih dahulu dilakukan oleh Polri. Setelah Polri “kewalahan” maka TNI dilibatkan utk memberikan perkuatan.
Baca Juga: Kitab Nabi Sulaiman, Benda Paling Dicari Israel yang Konon Bisa Mengendalikan Manusia, Jin dan Setan
Disinilah saat kritisnya...," tegas Sulaiman Hardiman.
Selain itu, Sulaiman juga menuliskan tentang syarat yang harus dipenuhi aparat sebelum melakukan BKO.
"Menurut hemat kami bagi saudara2 di TNI yg akan BKO ke Polri kudu musti wajib harus memiliki :
1. Surat Perintah utk melaksanakan BKO dari Komandan atasan (dlm genggaman tangan pada saat mobilisasi)
2. Menerima Perintah operarasi/PO dari Komandan Kepolisian yg akan menjelaskan tugas anda pada sub pasal 3 (yakinkan tugas anda sudah terperinci, jelas serta anda memegang hard copy dari PO tersebut)
3. Bila ada sub pasal tugas lain yg belum tercantum dlm dokumen PO, yakinkan agar PO yg anda terima sudah direvisi dan mencantumkan tugas terakhir yg diberikan
Baca Juga: Dede Sulaiman Legenda Sepak Bola Indonesia Tidak Yakin dengan TimNas Indonesia Saat Ini
Baca Juga: Pose Seksi Belahan Dada Terlihat, Marion Jola Unggah Foto Terbarunya yang Banjir Pujian
4. Yakinkan Perintah operasi yg anda terima tdk beririsan dgn undang2 lainya yg dpt mengakibatkan anda dituntut dipengadilan
5. Bekali tim anda dgn dokumentasi foto/video
6. Yang terakhir, ketika anda melaksanakan tugas demi NKRI, ingatlah bahwa NKRI ini adalah rakyat Indonesia dan seisinya. Mereka juga “bergerak” demi NKRI bukan utk nasi bungkus," tulisnya.
Baca Juga: Sisi Lain dari Hengki Sulaiman, Si Buronan Pembunuh Driver Gocar, Ternyata Pernah Jadi Tukang Ojek
Meski begitu, ia juga megingatkan agar aparat yang bertugas menjaga keamanan dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi tetap saling mengontrol diri.
"Disatu sisi aparat bertugas utk keamanan dan ketertiban republik ini, dilain sisi massa ingin menyampaikan aspirasi demi baiknya republik ini
Stop korban jiwa sia2... 1 nyawa itu tdk dapat dinilai dgn apapun juga," pungkas Sulaiman Hardiman.
(*)