Hal ini juga bertujuan agar pemerintah segera melakukan pengambilan keputusan Perppu untuk mencabut UU KPK.
"Mungkin dengan kita turun ke jalan lagi itu akan menjadi suatu tekanan psikologi untuk pemerintah segera mengambil keputusan apakah Perppu akan segera diputuskan atau tidak," ujarnya.
Baca Juga: Bebby Fey Tantang Atta Halilintar Lakukan Sumpah Pocong
Sementara itu melansir dari Tribunnews, Ketua BEM Universitas Sriwijaya (UNSRI) Ni' Matul Hakiki Awan menyampaikan, bahwa pihaknya tak mau menghadiri undangan Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresidenan.
Ia menegaskan kepada presiden untuk segera memenuhi tuntutan mahasiswa soal undang-undang yang bermasalah.
"Kalau keinginan kami bukan ingin diundang. Kami ingin ada yang diubah dari UU yang bermasalah itu dan kami akan konsisten," ungkap Awan yang dikutip dari acara kompas TV Gerakan Gen Z, wajah Baru Demokrasi.
Selanjutnya Awan kembali menegaskan, sama seperti mahasiswa di Jakarta, mahasiswa di daerah juga akan terus melangsungkan aksi demo dan kembali turun untuk menolak RKUHP dan UU KPK.
Ini akan terus dilakukan sampai pemerintah mengambil sikap.
"Kalau kami akan turun sampai yang kami inginkan dituruti," tegasnya.
(*)