Laporan Wartawan Grid.ID - Novia Tri Astuti
Grid.ID - Akibat pandemi corona yang sedang mewabah di Indonesia, kini sejumlah aktivitas dan gerak masyarakat terpaksa harus dibatasi.
Sebab pandemi yang mewabah secara global di berbagai negara ini, telah menularkan virus begitu cepat.
Untuk memutus rantai penularan virus covid-19, pemerintah pun telah menerapkan berbagai aturan.
Di antaranya adalah social distancing untuk membatasi gerak serta jarak masyarakat satu sama lain.
Bahkan akibat adanya virus corona di Indonesia ini, jadwal mudik lebaran pun harus menerima imbasnya.
Ya, untuk menghindari kerumunan masa dan keramaian, pemerintah mengabarkan akan meniadakan mudik hari raya yang jatuh di bulan Mei 2020.
Sebelum wabah covid-19 di Indonesia berakhir, pemerintah telah melarang masyarakat untuk mudik.
Hanya saja agar warga tak kecewa dengan aturan tersebut, Presiden Joko Widodo mengabarkan akan menggantikan jadwal mudik dikemudian hari.
Melansir dari Kompas.com pada Kamis (2/4/2020), Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa ia akan mengganti jadwal mudik di hari libur nasional setelah Hari Raya Idul Fitri.
Hal ini dikemukakan Jokowi lantaran untuk menenangkan masyarakat yang tak bisa mudik di tengah wabah covid-19.
"Saya melihat ini untuk mudik ini dalam rangka menenangkan masyarakat. Mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya. Ini mungkin bisa dibicarakan," ujar Jokowi saat rapat terbatas melalui konferensi video.
Ia juga mengusulkan bahwa libur penganti mudik ini akan disediakan fasilitas dan infrastruktur khusus sebagaimana dilaksanakan di kala mudik.
"Saya kira kalau skenario-skenario tersebut dilakukan kita bisa memberikan sedikit ketenangan pada masyarakat," lanjut Jokowi.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan pemerintah telah merampungkan peraturan pemerintah (PP) terkait mudik.
"PP-nya sedang dirumuskan mungkin dua hari lagi tentang masalah mudik itu," ujar Ma'ruf dalam konferensi pers melalui video conference.
Namun yang pasti untuk mudik di bulan Mei 2020, tetap ditiadakan demi keamanan bersama.
"Tapi yang jelas, kami meminta masyarakat untuk tidak mudik sebab risikonya besar sekali," lanjut dia.
Sementara itu melansir dari Tribunnews, Jokowi telah menginstruksikan pada jajaran menteri untuk membuat sekenario arus mudik yang komprehensif.
"Jangan sepotong-sepotong atau satu aspek saja atau sifatnya sektoral atau kepentingan daerah saja, tapi dilihat secara utuh baik dari hulu di tengah dan di hilir," kata Presiden.
"Lalu memberikan fasilitas pada arus mudik bagi masyarakat di hari pengganti tersebut. Atau, dengan menggratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki oleh daerah," tambahnya.
(*)