Laporan Wartawan Grid.ID, Novia Tri Astuti
Grid.ID - Larangan mudik ke bebagai daerah di Indonesia telah resmi diumumkan.
Seperti yang kita ketahui, larangan mudik ini telah ditegaskan sejak 24 April 2020.
Kebijakan ini telah ditegaskan pemerintah pusat demi melakukan pencegahan dan mengurangi penularan virus corona.
Baca Juga: 10 Ribu Warga Makassar Lakukan Rapid Test, Hasilnya Puluhan Orang Dinyatakan Positif Covid-19
Seperti dikutip dari Tribunnews, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD telah menegaskan larangan berpergian antar wilayah.
Bahkan Mahfud MD menyebutkan kebijakan ini akan diterapkan hingga akhir tahun.
”Kalau mudik Lebaran tentu sampai Lebaran," ujarnya.
"Tapi kalau situasi dan perkembangan menghendaki pergerakan orang dan barang harus dibatasi, maka bisa diperpanjang,” sambungnya.
Untuk megganti hari mudik lebaran Idul Fitri, pemerintah pun telah menggeser cuti bersama di bulan Desember.
Bersamaan dengan larangan mudik yang yerus ditegaskan, beberapa pemerintah daerah justru menolak penghalauan perantau yang nekat mudik.
Seperti dikutip dari Kompas pada Selasa (28/4/2020), salah satu yang menolak kebijakan tersebut adalah Bupati Wonogiri.
Baca Juga: Bocorkan Persiapan Album Baru, TWICE Umumkan Bakal Comeback pada Juni 2020!
Joko Sutopo mengaku tidak akan menolak perantau yang nekat melakukan mudik.
Ia mengaku akan tetap menerima pemudik dengan persyaratan dan protokol kesehatan yang berlaku.
“Kami tidak akan mungkin menolak dan menghalau pemudik," terang Joko Sutopo kepada Kompas.com.
"Kalau kami tolak dan halau mereka mau dikemanakan. Mereka itu bukan kerbau. Yang di dalam bus itu bukan kerbau tetapi manusia,” sambungnya.
Baca Juga: Satu Pejabat Publik Tumbang, Wali Kota Tanjungpinang Meninggal karena Corona
Menurut Joko penolakan warga yang nekat mudik kurang tepat.
Untuk itu apabila ditemukan pemudik terindikasi positif covid-19 maka pemerintah harus hadir dan menangani sesuai protokol kesehatan.
Joko juga berpendapat bahwa pemerintah harus memiliki peran terhadap masyarakat yang nekat melakukan mudik.
Kendati demikian Joko pun menambahkan siapapun yang mudik ke Wonogiri akan tetap diterima.
Dan bila mengalami gangguan kesehatan pemudik akan dirawat dengan dibiayai anggaran dari Pemkab Wonogiri.
"Secara medis bisa ditangani. Bahkan tingkat kesembuhannya bisa 94 persen. Lalu kenapa semuanya menjadi paranoid,” pungkasnya.
(*)