Kegagalan dan rendahnya serapan itu, disebutkan M Hafidi, karena kebijakan sistem pengelolaan anggaran dan program yang cenderung sentralistis.
Dalam pembacaan rekomendasi itu, ia menyebutkan bahwa seluruh kegiatan tidak fleksibel.
Hal itu dikarenakan harus didasarkan pada 'desk' yang dilakukan bupati dan persetujuan yang dijalankan rutin.
Akhirnya hal tersebut diduga berdampak pada banyak hal yang bisa merugikan masyarakat.
"Serapan anggaran rendah berdampak SILPA yang besar, dan masyarakat pastinya dirugikan," lanjutnya membacakan isi rekomendasi.
Selanjutnya, penilaian anggota dewan itu disebutkan meliputi hampir seluruh urusan di pemerintah Kabupaten Jember.
Melalui rekomendasi itu, anggota dewan merasa kinerja pemerintahan Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqit Arief di tahun 2019 'mblejeti'.
Sementara itu, David Handoko Seto selaku pembaca rekomendasi terakhir menyampaikan sindiran tersebut.
Dengan menggunakan pelampung dan masker, ia akhirnya mengungkapkan aksi protesnya.