Laporan Wartawn Grid.ID, Novia Tri Astuti
Grid.ID - baru-baru ini Presiden Joko Widodo kembali membuat peringatan untuk para pelaku koruptor.
Kepada penegak hukum dan aparat pemerintah, Jokowi mempersilahkan untuk menindak secara tegas para koruptor yang masih membandel.
Mengutip dari Kompas pada Senin (15/6/2020), orang nomor satu Indonesia itu meminta agar para koruptor dihukum secara tegas.
"Kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras," ujarnya.
Dalam rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, acara tersebut diikuti oleh penegak hukum, kepolisian, Kejaksaan, KPK, hingga penyidik PNS.
Jokowi meminta para aparat negara itu, untuk menyelamatkan aset dan harta negara.
"Uang negara harus diselamatkan. Kepercayaan rakyat harus terus kita jaga."
"Tugas Bapak Ibu dan saudara-saudara para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, penyidik PNS adalah menegakkan hukum," tegasnya.
Kendati demikian, Jokowi meminta agar para penegak hukum lebih mengedepankan aspek pencegahan tindak korupsi.
Menurut Presiden, tata kelola yang baik harus dipersiapkan untuk mencegah para birokrat melakukan tindak korupsi.
"Saya ingatkan jangan menggigit orang yang tidak salah."
"Jangan menggigit yang tidak ada mens rea. Juga jangan menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.
Sementara itu Presiden Jokowi juga meminta aparat dan penegak hukum mengawasi secara ketat dana penanganan covid-19.
Pasalnya dana yang dikeluarkan negara untuk menangani covid-19 ini tak main-main.
Jokowi meminta, dana yang digelontorkan senilai 677,2 triliun ini diawasi secara ketat agar tidak disalah gunakan berbagai pihak.
"Angka ini Rp 677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu, tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat. Prosedur harus sederhana dan tidak berbelit-belit," pungkasnya.
Sementara itu melansir dari Tribunnews, Presiden Jokowi menekankan para penegak hukum untuk cepat dan tepat dalam melihat potensi masalah.
"Jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok. bangun sistem peringatan dini, early warning system. perkuat tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta.
(*)