Laporan Wartawan Grid.ID, Novia Tri Astuti
Grid.ID - Gubernur Maluku Murad Ismail baru-baru ini tengah melayangkan sindiran pada Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy.
Pasalnya Walikota Ambon dinilai terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah Provinsi Maluku dalam penanganan covid-19 ini.
Murad Ismail selaku Gubernur Maluku mengaku selama ini telah memberikan berbagai bantuan.
Diantaranya berupa alat rapid test, masker, hingga ventilator ke sejumlah rumah sakit di Kota Ambon.
Oleh karena itu, Gubernur meminta agar masyarakat tidak terus menerus mendesak pihak provinsi.
“Yang menangani itu wali kota bupati kebetulan yang punya rumah sakit ini kita, jadi kita bantu," ujarnya.
"Tapi jangan terlalu cengeng juga walikota, semua-semua harus kita terus, masyarakat juga dikit-dikit serang kita, serang itu wali kota buat tangani mereka," ungkap Murad dikutip Grid.ID dari Kompas pada Selasa (16/6/2020).
Murad juga menegaskan bahwa semua kabupaten kota di Maluku memiliki anggaran masing-masing untuk menangani covid-19 melalui APBD.
Bahkan APBD yang dimiliki Kabupaten Kota untuk menangani covid-19 ini lebih besar dar yang dimiliki provinsi Maluku.
"Kami punya APBD sama untuk menangani Covid-19 ini, semua punya APBD," ujarnya.
"Saya punya APBD tidak sama besar dengan mereka dan saya harus bantu 11 kabupaten kota, apa APBD saya bisa tangani 11 kab kota, kan tidak," imbuhnya.
Selanjutnya, Murad juga meminta masyarakat untuk tidak menyalahkan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 yang ada di Provinsi Maluku.
"Jadi, hargai kita, dokter-dokter kita, gugus tugas kita tiap hari rapat enggak pulang-pulang ke rumah," tuturnya.
Dengan demikian, Murad pun meminta wartawan agar dapat menyampaikan pemberitaan secara profesional.
Sehingga masyarakat tidak merasa khawatir atas penanganan Covid-19 di Maluku.
Sementara itu melansir dari Soso.ID, Gubernur Murad Ismail meminta masyarakat yang selalu mengkritik kebijakan penanganan Covid-19 tanpa memberikan solusi untuk lebih baik diam.
Ia bahkan tidak mengerti kenapa warganya bisa menuduh adanya pasien positif yang sengaja ditahan di lokasi karantina.
Menurutnya, pihak pemerintah daerah provinsi tidak akan mendapat untung saat melakukan hal tersebut.
"Ada untung apa pemda ini, gugus tugas ini menahan-nahan orang tidak lagi sakit, untungnya apa?" tutur Murad di Kantor Gubernur Maluku.
Menurutnya, memaksa dan memulangkan pasien yang masih berstatus positif tentu akan merugikan banyak pihak.
Bukan hanya merugikan lingkup keluarga saja, namun pasien positif yang dipulangkan dapat menyusahkan lingkungan sekitar dan juga negara.
"Ada beberapa pemuka di sini juga yang dari partai dari mana-mana SMS saya, ‘Pak Gub ini kenapa tidak ditangani dengan baik', saya bilang ini virus, kalau dia sakit jantung, sakit kanker saya pulangin, apa kalian tidak berpikir kalau pasien Covid dipulangkan akan bertambah banyak saudara-saudara dia dan tetangganya bisa terserang virus," tuturnya.
(*)