Bahkan, dana operasional gubernur itu bisa bertambah jadi Rp 4 miliar jika tak memiliki wakil gubernur.
"Saya punya dana operasional Rp 3 miliar langsung dibagi ke warga miskin ke rekening dia masing-masing.
"Kalau tanpa gubernur bisa Rp 4 miliar," ungkapnya.
Berbeda halnya ketika menjadi Komisaris Utama PT Pertamina.
Pada jabatannya tersebut, Ahok mengaku tak memiliki dana operasional semacam itu.
Tapi, Ahok blak-blakan mengakui lebih enak menjabat Komisaris Utama PT Pertamina jika ukurannya adalah gaji.
Dari jabatan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, dirinya mendapatkan gaji hingga Rp 170 juta per bulan.
"Jadi komisaris kita kan nggak punya dana itu,"
"Kalau gaji gedean komisaris lah jauh. Kalau di Pertamina kita bisa dapet Rp 170 juta gaji," pungkas dia.
Di tengah perombakan direksi dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 12 Juni lalu, Ahok kini tetap menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
(*)