Grid.ID - Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta mengeluhkan pendeknya waktu pembahasan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) 2021.
Bahkan, pembahasan pagu APBD 2021 hanya berlangsung kurang dari sebulan, tepatnya 21 hari.
Adapun pembahasan APBD 2021 yang terkesan asal kebut ini disebabkan oleh keterlambatan Pemprov DKI dalam menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021 ke DPRD.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria pun mengakui keterlambatan ini.
Menurutnya, banyak kebijakan yang harus disusun untuk jangka pendek, menengah, dan panjang sebelum menyerahkan dokumen tersebut.
"Pembahasan APBD itu kan bukan yang dikerjakan 1-2 hari, atau 1-2 bulan, atau bahkan 1-2 bulan, pembahasan APBD itu kan banyak program yang sudah lama bertahun dilaksanakan, direncanakan jangka pendek, menengah, panjang," ucapnya, Jumat (27/11/2020), melansir dari Tribun Jakarta.