Siap menjalani hukum yang berlaku, Edhy Prabowo pun sempat mengklaim bahwa setiap kebijakan yang diambil termasuk soal perizinan ekspor benur semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat. "Saya tidak bicara lantang dengan menutupi kesalahan, saya tidak berlari dari kesalahan yang ada. Silakan proses peradilan berjalan," jelas Edhy."Intinya adalah setiap kebijakan yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat. Kalau atas dasar masyarakat itu harus menanggung akibat akhirnya saya di penjara itu sudah risiko bagi saya," imbuhnya.
Baca Juga: Tanggapi Edhy Prabowo yang Terjungkal dalam Jurang Tindak Korupsi Ekspor Benih Lobster, Susi Pudjiastuti: Saya Tidak KagetTerlepas dari tindak korupsi, Edhy Prabowo membeberkan apabila ia telah menjalankan kewajibannya dengan baik.Sebab, selama satu tahun menjabat, Edhy Prabowo mengaku sudah banyak merubah kebijakan menjadi lebih mudah.Jika sebelum kebijakan soal izin kapal memerlukan waktu hingga 14 hari, di tangan Edhy Prabowo perizinan jauh lebih mudah."Anda liat izin kapal yang saya keluarkan ada 4.000 izin dalam waktu satu tahun saya menjabat," jelas Edhy.“Bandingkan yang sebelum yang tadinya izin sampai 14 hari saya bikin hanya satu jam, banyak izin-izin lain," sambungnya.
Baca Juga: Menteri yang Meneruskan Posisinya Kini Terjerumus di Dalam Lubang Hitam Tindak Korupsi, Susi Pudjiastuti Buka Suara: Remember, Dulu Saya Ditawari 5 Triliun Saya Tidak MauSebelumnya, kabar hukum mati ini sempat diutarakan, Wakil Menteri Hukum dan HAM ( Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.Ia menilai, Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara layak dituntut hukuman mati.Hal itu dikarenakan, kedua mantan menteri itu nekat melakukan praktik korupsi di tengah musibah pandemi Covid-19 melanda masyarakat Indonesia.
(*)