"Ini akan membebani pengusaha, terlebih lagi bagi pengusaha yang memiliki banyak pekerja (pada sektor padat karya)," lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir mengungkapkan, penetapan harga vaksinasi gotong royong telah dilaksanakan secara transparan.
Dilansir dari Kompas.com, Erick Thohir memastikan bahwa pemerintah tak mencari untung meski pengadaannya dilakukan oleh BUMN farmasi, PT Bio Farma (Persero).
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini menjelaskan, vaksinasi gotong royong memang berbeda dengan program vaksinasi covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah secara gratis.
Sebab, pemerintah diketahui telah menggelontorkan Rp 77 triliun untuk pembelian vaksin covid-19 yang diberikan secara gratis ke masyarakat.
Erick Thohir bahkan menegaskan, pihaknya tak memaksa para pengusaha untuk mengikuti program vaksinasi gotong royong apabila dinila memberatkan.
Apabila merasa terbebani atas biaya vaksinasi gotong royong, Erick Thohir memberi pilihan pada para pengusaha untuk ikut dalam program vaksinasi yang diadakan pemerintah secara gratis.
"Jadi sebenarnya, UMKM ini punya dua opsi, apa ingin ikut berkontribusi mempercepat vaksinasi atau ikut program vaksin pemerintah yang gratis," kata Erick Thohir.
"Tapi kami tidak pernah meminta atau memaksa untuk UMKM ikut vaksinasi yang berbayar, tidak, karena kita juga sudah punya program vaksin dari pemerintah yang gratis," jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pengadaan vaskinasi gotong royong ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan roda perekonomian.
Sebab, vaksin gratis dari pemerintah saat ini pengadaannya masih terbatas.
Sehingga, pihak swasta menetapkan pemberian vaksin gratis pada karyawan yang biayanya ditanggung oleh pengusaha.
(*)