Ahok menyampaikan, penghapusan kartu kredit itu dilakukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan.
Penghapusan kartu kredit dilakukan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Senin (14/6/2021) kemarin.
"Toh tagihan kartu bisa maksimal 40 hari jika pakainya pas. Lagipula pejabat Pertamina ada staf yang urusan tiket, hotel, dan acara-acara. Kenapa harus direksi yang pegang kartu kredit?" imbuh Ahok.
Ahok menerangkan pemberian kartu kredit adalah pemborosan.
Terlebih, besaran limit kartu kredit yang dia terima sebagai Komisaris Utama nilainya cukup besar, bisa mencapai Rp 30 miliar.
Nusron Wahid Heran Ahok Urusi Kartu Kredit Korporat
Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid turut angkat bicara menanggapi pernyataan Ahok soal menghapus fasilitas kartu kredit untuk direksi Pertamina dengan limit Rp 30 miliar.
Nusron menilai, Ahok bersikap aneh karena melakukan kebijakan tersebut.
"Ada yang aneh dengan sikap Ahok karena biasanya selalu berpikir makro, luas, holistik dan tidak parsial, serta memudahkan untuk mecari terobosan agar perusahaan lincah meng-handle masalah. Tapi kali ini lain," kata Nusron, Rabu (16/6/2021), dilansir Tribunnews.
Nusron yang pernah menjadi Ketua Tim Sukses Ahok di Pilkada DKI Jakarta ini menyarankan Ahok jangan terlalu mengurusi hal-hal kecil yang bersifat remeh temeh.
Menurut Nusron, pernyataan Ahok soal fasilitas kartu kredit bagi direksi Pertamina tidak masuk akal kalau sampai limit kartu kredit itu mencapai Rp 30 miliar.