Mantan Ketua Umum GP Ansor ini menyebut, kartu kredit substansinya dipakai untuk memudahkan para direksi manakala bertemu dengan stakeholder dan klien agar tidak diservis mereka.
Jumlahnya pun, kata Nusron, pasti terbatas dan semua penggunaannya dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
"Tidak asal pakai. Lagian juga tidak semua plafon itu dihabiskan oleh direksi. Jadi angkanya tidak valid," terang tokoh muda NU ini.
Politikus Partai Golkar ini menyarankan agar Ahok kembali menjadi Ahok yang semula.
Yakni, sosok Ahok yang berpikir dengan terobosan besar dan strategis untuk kemajuan Pertamina.
Seperti dulu banyak terobosan ketika memimpin Jakarta.
"Ahok itu kawan dan sahabat saya. Saya selalu belain dia tatkala susah. Tapi, please, kembalilah ke Ahok yang berpikir makro. Jangan ecek-ecek soal kartu kredit direksi diurus."
"Bongkar saja mega korupsi projek atau mafia migas yang menggurita, yang membuat harga BBM kita mahal dan Pertamina kurang efisien," kata Nusron.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews dengan judul, Ahok Hapus Fasilitas Kartu Kredit Korporat karena Boros, Nusron: Lebih Baik Bongkar Mafia Migas
(*)