“Ini tidak bisa ditoleransi lagi karena ini bukan sekadar angka, di dalamnya ada keluarga, kerabat, kolega, dan orang-orang tercinta yang pergi meninggalkan kita,” tegas Wiku.
Untuk itu, Wiku menegaskan agar kepatuhan protokol kesehatan serta cakupan kinerja posko harus terus didorong apabila daerah ingin segera menghadapi pembukaan bertahap PPKM Darurat.
Evaluasi PPKM Darurat di tujuh provinsi
Menurutnya, kepatuhan masyarakat desa dan kelurahan dalam memakai masker di tujuh provinsi Jawa-Bali tergolong cukup baik. Namun, kepatuhan menjaga jarak masih menjadi kendala di banyak desa atau kelurahan, termasuk di wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten.
“Tiga Provinsi ini lebih dari 30 persen desa atau kelurahannya tidak patuh menjaga jarak,” ujar Wiku.
Baca Juga: Tetap Syuting saat Ibunda Dirawat di ICU, Konsentrasi Amanda Manopo Terganggu
Selain kepatuhan protokol kesehatan, Wiku menyebut, pelaporan kinerja posko perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, apabila posko sudah berjalan hingga tingkat RT/RW, maka penelusuran kontak dapat segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan.
“Pelaporan kinerja posko dapat memastikan penularan di tengah masyarakat dapat dikendalikan, sehingga kasus dapat ditekan,” ujarnya.
Jika melihat cakupan kinerja posko, Wiku mengungkapkan sebagian provinsi masih berada di angka 50 persen dalam pelaporan kinerja. Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten.
Sementara itu, kinerja cukup baik ditunjukan oleh posko DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Bali dengan tingkat pelaporan lebih dari 50 persen.
“Saya apresiasi untuk DKI Jakarta, DIY dan Bali yang pelaporan kinerja poskonya sudah dilakukan oleh lebih dari 50 persen posko di daerah masing-masing,” ujar Wiku.