Laporan Wartawan Grid.ID, Novia Tri Astuti
Grid.ID - Baru-baru ini pengadadaan baju dinas yang menggandeng brand internasional tengah menjadi sorotan.
Pasalnya, untuk membeli bahan pakaian dinas tersebut anggaran yang harus dikeluarkan melonjak 2 kali lipat.
Jika di tahun 2020 lalu hanya Rp 312,5 juta, di tahun ini anggaran tersebut mencapai Rp 675 juta.
Alhasil, pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang telah memicu polemik dan menghebohkan publik.
Nah sebelum membicarakannya lebih lanjut, yuk simak apa saja fakta terkait rumor tersebut.
Dikutip Grid.ID dari Kompas.com, dan Tribunews.com inilah 5 fakta dari polemik yang tengah disorot publik.
1. Bukan Hanya Louis Vuitton
Dikutip dari Tribunews.com, Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP, Hadi Sudibjo, mengungkapkan ada empat brand
Ya, satu di antara empat merek tersebut adalah Louis Vuitton.
Di mana Pakaian Dinas Harian (PDH) tersebut, akan diberikan kepada masing-masing dewan.
"PDH aja, itu Louis Vuitton," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (10/8/2021), dikutip dari TribunJakarta.com.
"Merek lainnya yang saya dapat informasinya ada Lanificio Di Calvino Theodoro sama Thomas Crown," ungkap Hadi.
Lanificio Di Calvino nantinya akan digunakan untuk pakaian sipil resmi (PSR).
Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
2. Jumlah Pemakaian Meningkat
Masih diutarakan Hadi Sudibjo, ia mengakui bahwa ada peningkatan dari sisi volume atau jumlah pakaian DPRD Kota Tangerang tahun 2021 ini.
"Sebetulnya yang lebih paham adalah PPK, itu pasti terkait volumenya. Dulu volumenya berapa, sekarang volumenya berapa."
"Jangan dilihat secara totalnya saja," jelasnya, Selasa, seperti diberitakan TribunJakarta.com.
Kendati begitu, Hadi mengaku tidak mengetahui soal anggaran menjahit pakaian anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021.
Pasalnya, Pokja ULP hanya mengevaluasi hasil laboratorium yang diserahkan oleh tim PPK ke pihaknya.
3. Hanya untuk 50 Orang
Sebelumnya, Sekretaris DPRD Kota Tangerang, Agus Sugiono, mengatakan jumlah anggaran yang fantastis tersebut diperuntukkan 50 anggota dewan.
Agus menyampaikan masing-masing anggota dewan akan mendapatkan empat jenis baju baru.
"Empat jenis pakaian lika setel per orang, jadi total 250 setel. PSL kan lengkap dengan dasi dan jas," kata Agus pada Tribunews.com, Rabu (4/8/2021) lalu.
Dari hitungannya, bila dikalkulasikan dari anggaran senilai Rp 675 juta, maka tiap pakaian dihargai sekira Rp 2,7 juta.
Diketahui, pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang tahun 2020 sebesar Rp 312,5 juta.
Sehingga, bila dibandingkan, anggaran pengadaan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang bertambah menjadi dua kali lipat pada tahun ini.
4. Ketua DPRD Kota Tangerang Tidak Tahu
Ditambahkan dari Kompas.com, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengaku tidak mengetahui persoalan pemilihan merek dan bahan pakaian dinas anggota di instansinya.
Hal tersebut telah diungkapkan Gatot saat mengadakan konferensi pers terkait pembatalan anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang tahun 2021, Selasa (10/8/2021).
"Enggak ada, kita nggak pernah nyebut merek. Merek itu dari mana, saya nggak ngerti. Itu yang pertama kali mengucap siapa, saya juga enggak ngerti," ujarnya dalam rekaman suara.
"DPRD tidak pernah nyebut merek," sambung dia.
5. Pengadaan Baju Dinas Diikuti Empat Perusahaan
Dicatut dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/eproc4, terdapat empat peserta yang memberikan penawaran harga untuk anggaran bahan pakaian DPRD Kota Tangerang.
Keempatnya adalah PT Sarana Karya Syaban senilai Rp 238.425.000, CV Putra Jaya Karta senilai Rp 540.000.000, CV Adhi Prima Sentosa senilai Rp 675.000.000, dan CV Zulfa Bintang Pratama senilai 671.250.000.
(*)