Laporan Wartawan grid.ID, Novia Tri Astuti
Grid.ID - Belakangan ini aksi kritik pemerintah tengah disuarakan di berbagai daerah.
Lewat berbagai cara dan media, masyarakat agaknya susah mulai jengan dengan kondisi akhir-akhir ini.
Betapa tidak, di tengah situasi pandemi covid-19 ini, beberapa anggota pemerintah justru dinilai memanfaatkan situasi dan kondisi.
Bahkan, beberapa pejabat negara juga dianggap tak bersimpati dan empati terhadap masyarakat terdampak pandemi covid-19.
Gencar menuruti ego masing-masing, beberapa pejabat negara memilih untuk mempromosikan diri untuk maju di pilpres 2024 mendatang.
Bahkan, beberapa pejabat lain nekat memanfaatkan kondisi pandemi covid-19 untuk melakukan tindak tindak korupsi.
Tak heran bila akhir-akhir ini banyak rakyat yang mulai jengkel hingga nekat melakukan kritik keras lewat berbagai cara.
Dikutip dari KompasTV.com, Kamis (26/8/2021), kritik lewat grafiti, mural hingga vandalisme pun marak di temukan di Kota Solo, Jawa Tengah.
Akibat hal tersebut, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka turun tangan menanggapi kritikan dari sejumlah masyarakat.
Temukan sindiran 'Pray for PKL! Indonesiaku Lagi, Sakit’, hingga 'Negaraku Minus Nurani' dan #RIP Pemerintah', Gibran akhirnya angkat bicara.
Tanggapi hal tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta agar warga yang menulis sindiran tersebut untuk bisa menemui dirinya secara langsung.
"Siapa yang bikin vandalisme silakan ketemu saya. Kalau ada hal-hal yang misalnya dikeluhkan silahkan ketemu saya,”ujar Gibran saat ditemui wartawan pada Selasa (24/8/2021).
Sebeb, selama PPKM di Kota Solo, Gibran mengakui telah memberikan berbagai bantuan terutama pada warga terdampak covid-19.
"Di Solo orang sakit semuanya kita jamin, semua bisa berobat. Anak-anak kita jamin bisa sekolah," ungkap dia.
Ditambahkan dari TribunSolo.com, bentuk kritik pemerintah di Jawa Tengah kembali ditemukan lewat selebaran.
Bukan hanya mural, grafiti dan vandalisme saja, di Klaten dan Wonogiri kembali ditemukan kritik yang cukup menyita perhatian.
Lewat selebaran, sejumlah kritik ditemukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Sementara itu Kepala Satpol PP Wonogiri Waluyo, langsung melakukan giat untuk menertibkan selebaran bernada kritik.
Menurutnya, saat ini anggota yang sedang berpatroli menertibkan selebaran yang ditempel di beberapa lokasi strategis Solo Raya, khususnya Wonogiri.
Sebab, pelepasan selebaran ini dilakukan karena dianggap melanggar Perda No 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
"Kita lakukan penertiban murni karena itu melanggar Perda, kan tidak boleh sembarangan menempel di tempat umum," jelas Waluyo Senin (23/8/2021).
Selain itu, Waluyo juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan isi atau konten yang terdapat di selebaran.
Tidak melarang masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka, namun pihaknya berusaha untuk menjaga keindahan kota.
"Sama sekali tidak masalah dengan isi atau kontennya, cuma cara penyampaiannya itu yang kita tertibkan," ujar Waluyo.
Lebih jauh Waluyo mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang sama. Dirinya menyebut jika akan menyampaikan aspirasi sebaiknya menggunakan cara yang sesuai koridor.
"Aspirasi boleh, bebas, tapi ya tidak boleh seperti itu, caranya kurang pas," imbuhnya.
(*)