Find Us On Social Media :

Nataru Berpotensi Tingkatkan Mobilitas, Pemerintah Siapkan Strategi Antisipasi

By Sheila Respati, Kamis, 4 November 2021 | 15:07 WIB

Dialog Produktif Rabu FMB 9 - KPC PEN bahas regulasi terkait mobilitas saat Nataru.

Grid.ID – Juru bicara Kemenhub Adita Irawati, dalam dialog Produktif Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9)- KPC PEN, Rabu (3/11/2021) mengatakan bahwa pemerintah akan menetapkan kebijakan terkait mobilitas. Kebijakan tersebut dibuat sesuai dengan perkembangan situasi pandemi terkini.

Kebijakan akan disusun dan diterapkan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta mempertimbangkan beberapa parameter. Evaluasi penerapan kebijakan akan dilakukan setiap minggu.

Adita mengatakan, kebijakan akan berupa pengetatan syarat mobilitas dan pembatasan untuk perjalanan darat, laut, dan udara. Sebab, periode libur Nataru berpotensi meningkatkan mobilitas di sektor pariwisata. Menurutnya, berkaca dari pengalaman sebelumnya, aspek mobilitas berperan besar dalam peningkatan kasus Covid-19.

“Kuncinya, Nataru harus bisa dikendalkan. Meski mobilitas berjalan, harus dilakukan upaya untuk menekan timbulnya penularan. Penanganan pandemi akhir tahun ini akan menjadi pijakan yang baik untuk tahun depan,” ujar Adita dalam keterangan tertulis, Kamis (4/11/2021).

Baca Juga: Bantu Warga Terdampak Pandemi dan Banjir Rob di Tambaklorok Semarang, Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Salurkan Paket Donasi

Ia berharap semua pihak, yakni pemerintah sebagai regulator, pengusaha transportasi dan pariwisata, serta masyarakat dapat bersinergi untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus.

Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Ginting menyampaikan, Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga akan kembali digerakkan di level kabupaten/kota untuk mencegah terjadinya kerumunan.

“Seiring pelonggaran dan pemulihan perekonomian, social mixing (kerumunan) pasti meningkat sehingga harus ada yang mengerem. Yang mengerem adalah regulasi,” tuturnya.

Selain itu, komunikasi risiko juga perlu dilakukan kepada masyarakat. Salah satunya, bahwa varian virus baru masih ada dan bertransmisi. Selain itu, vaksinasi masih membutuhkan kerja keras karena capaian di kelompok rentan belum seperti yang diharapkan.

“Komunikasi untuk menjaga prokes pun perlu dilakukan di dalam sarana transportasi. Misalnya, oleh pramugari,” ujarnya.

Menanggapi adanya syarat perjalanan terbaru, Corporate Communications Strategic Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro menjelaskan bahwa pihaknya selalu melakukan penyesuaian secara adaptif terhadap setiap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Baca Juga: Pandemi Memasuki Fase Relaksasi, Masyarakat Diimbau Jangan Lengah