Laporan wartawan Grid.ID, Citra Kharisma
Grid.ID - Seiring meningkatnya kasus Covid-19 di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan mengusulkan kepada ketua satuan tugas Covid-19 sekaligus Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) selama 1 bulan.
Namun, permintaan Anies ditolak oleh Luhut karena beberapa hal.
Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi mengatakan bahwa pemerintah pusat tak bisa menyetujui permintaan Gubernur DKI Jakarta sebab PTM dianggap sama pentingnya dengan perkantoran dan beberapa sektor mendesak lainnya.
"Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM Terbatas dapat juga di perlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya, ucap Jodi, dikutip dari Kompas.com, Jumat (4/2/2022).
Jodi menyebut bahwa kebijakan PTM 100% yang semulanya ditetapkan untuk daerah-daerah dengan PPKM level 2 sekarang boleh diturunkan menjadi 50%.
Para wali murid pun dibebaskan untuk memilih anaknya mengikuti PTM atau tidak.
"Orangtua boleh menentukan anaknya mengikuti PTM terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh," lanjut Jodi.
Keputusan ini bukanlah bentuk dari ketidakpedulian pemerintah pusat atas meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa daerah.
Namun, pemerintah pusat ingin agar semua proses pencegahan Covid-19 dilakukan dengan pendekatan nondiskriminatif.
"Kami berharap pemerintah daerah dapat bersama-sama menjaga anak-anak kita agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar sekolah yang berisiko tinggi penularan Covid-19," ucap Jodi.