Laporan wartawan Grid.ID, Novia
Grid.ID - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus korupsi.
Ade Yasin diamankan KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (27/4/2022).
Dikutip dari Kompas.com, Kamis (28/4/2022), Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan beberapa jajarannya.
Di antaranya bersama Sekdis Dinas PUPR Kab. Bogor Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kab. Bogor Rizki Taufik.
Selain itu, KPK juga menetapkan empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat yang menjadi tim auditor pemeriksa laporan keuangan Pemkab Bogor.
Kemudian ditambahkan dari Tribunnews.com, penangkapan Ade Yasin turut disorot oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Bahkan Gubernur Ridwan Kamil kembali mengingatkan sebuah pesan menohok yang kerap diingatkan olehnya terhadap pemimpin daerah di Jawa Barat.
Selain itu, pria yang kerap disapa Kang Emil ini pun mengaku prihatin atas tindak suap yang dilakukan, Ade Yasin.
Alhasil, Kang Emil kembali mengingatkan tentang tiga dasar dalam memimpin.
Di antaranya ada integritas, melayani dengan sepenuh hati, dan profesional.
"Saya sangat prihatin, berkali-kali selalu diingatkan bahwa memimpin itu dasarnya tiga. Ada integritas, melayani sepenuh hati dan profesional."
"Kalau salah satu, seperti integritas. Tentu ini sangat memprihatinkan," kata Kang Emil dilansir Kompas TV, Kamis (28/4/2022).
Lebih lanjut, mantan Wali Kota Bandung itu kembali menyampaikan sebuah pesan untuk Ade Yasin.
Pihaknya telah meminta Wakil Bupati Bogor untuk segera mengambil alih koordinasi dan kepemimpinan teknis.
Pasalnya dengan ditetapkannya Ade Yasin sebagai tersangka, maka jabatan Bupati Bogor akan kosong.
Untuk itu Ridwan Kamil meminta Wakil Bupati Bogor untuk mengambil alih tugas dan jabatan yang ditinggal oleh Ade Yasin.
"Saya sudah meminta kepada Wakil Bupati Bogor untuk segera mengambil alih koordinasi dan kepemimpinan teknis."
"Minimal yang terdekat Kabupaten Bogor harus lancar dalam melaksanakan manajemen mudik di Jawa Barat," pungkasnya.
(*)