Laporan Wartawan Grid.ID, Ragillita Desyaningrum
Grid.ID – Belakangan, masyarakat Indonesia dibuat heboh dengan kenaikan harga tiket Candi Borobudur menjadi Rp 750.000.
Seperti diwartakan Tribun Travel, kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut menyebutkan bahwa harga tiket Candi Borobudur untuk turis lokal adalah Rp 750.000 dan turis mancanegara 100 dollar AS.
Menurut Luhut, kebijakan ini dibuat untuk membatasi jumlah kunjungan yaitu 1.200 orang per hari demi menjaga kelestarian Candi Borobudur.
Kebijakan ini lantas menuai pro dan kontra dari masyarakat.
Banyak yang setuju dengan kebijakan ini karena Candi Borobudur adalah salah satu keajaiban dunia yang harus dijaga.
Tapi tidak sedikit pula masyarakat memprotes kenaikan harga yang menurut mereka sangat tidak masuk akal.
Kehebohan ini kemudian membuat pihak pengelola menjelaskan kesalahpahaman yan ada di antara masyarakat.
Pasalnya, masyarakat yang mengkritik kebijakan ini mengira bahwa harga Rp 750.000 adalah untuk masuk ke Candi Borobudur.
Faktanya, harga Rp 750.000 merupakan harga untuk naik ke area stupa Candi Borobudur.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, Edy Setijono.
“Sementara itu, itu kan tiket (tiket Borobudur) untuk naik ke candi," kata Edy, dikutip dari Kompas.com.
Sedangkan harga tiket untuk masuk ke kawasan Candi Borobudur masih tetap sama yaitu Rp 50.000 per orang untuk turis lokal.
Edy juga menjelaskan kondisi Candi Borobudur yang mulai mengalami penurunan dan pengikisan yang diduga akibat kelebihan beban kunjungan wisatawan.
Menurut Edy, kenaikan harga menjadi Rp 750.000 untuk naik ke candi bertujuan agar wisatawan lebih bersungguh-sungguh dan punya kepentingan.
Kepala Auditor PT TWC, Aryono Hendro juga mengungkapkan bahwa wisatawan yang ingin naik ke candi harus menggunakan sandal khusus yaitu Upanat.
“Nanti yang naik ke atas itu harus pake sendal yang dibuat sama masyarakat sekitar, namanya Upanat. Ini kan juga harus dikomunikasikan sama masyarakat. Kesediaan dan kemampaun mereka dengan kualitas yang baik dan tidak asal-asalan sehingga jadi eksklusif,” jelas Aryono.
(*)