Grid.ID - VIdeo viral di Twitter yang memperlihatkan adanya pungutan jutaan rupiah kepada wali murid di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kota Bekasi turut menyita perhatian Ridwan Kamil.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil ikut angkat bicara terkait dugaan adanya pungutan di SMAN 3 Kota Bekasi itu.
Video dugaan adanya pungutan dari pihak SMAN 3 Kota Bekasi terhadap para walimurid itu pertama kali diunggah akun Twitter @__istiara, pada (10/11/2022) lalu.
Dalam unggahannya, terlihat sebuah video singkat yang memperlihatkan suasana pertemuan antara wali murid dan pihak sekolah.
Sementara dari keterangan yang dituliskannya, SMAN 3 Bekasi menetapkan pungutan senilai Rp 4,75 juta bagi siswa di awal masuk sekolah.
Tak hanya itu, pihak sekolah juga menetapkan adanya biaya SPP senilai Rp 350 ribu per siswa.
Akun tersebut mempertanyakan apakah adanya pungutan tersebut diketahui oleh pihak dinas pendidikan Jawa Barat.
Selain itu, ia juga menandai Twitter milik orang nomor 1 di Jabar, Ridwan Kamil.
Melansir dari laman Kompas.com, pihak Ketua Umum Forum Komunikasi Komite Sekolah Kota Bekasi, Abdul Ekshan Sumino membenarkan adanya pungutan tersebut.
"Boleh dibilang itu (sumbangan) sebagai kekurangan pembiayaan untuk meningkatkan prestasi sekolah," jelas Ekshan ketika ditemui awak media, Rabu (16/11/2022) dikutip Grid.ID dari laman Kompas.com, pada Kamis (17/11/2022).
Dana hasil pemungutan tersebut rencananya akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang belum dibiayai oleh pemerintah.
Salah satu yang menjadi contohnya yaitu kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN).
"Jadi, sekolah punya rencana seperti yang pembiayaannya sebagian besar sudah dibiayai pemerintah, namun ada langkah-langkah yang belum terbiayai ini dikomunikasikan dengan komite," katanya.
"Dari situ, komite musyawarah atas kebutuhan tadi. Akhirnya, muncul kesepakatan untuk memberikan sumbangsihnya," imbuhnya.
Kendati begitu, pungutan di sekolah negeri itu tidak dibenarkan oleh Ridwan Kamil.
Melalui cuitan di akun Twitternya, Ridwan Kamil langsung mengambil langkah tegas untuk mengatasi persoalan tersebut di atas.
"Tidak boleh ada pungutan apa pun di sekolah negeri baik SMA/SMK/SLB yang menjadi kewenangan Provinsi. Semua urusan anggaran pendidikan itu sepenuhnya diurus oleh negara.
Jikapun ada urgensi, itu pun harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur," ungkap @ridwankamil, pada Rabu (16/11/2022).
Dari balasan cuitan tersebut, Ridwan Kamil lantas mengambil langkah tegas terkait adanya pungutan di SMAN 3 Kota Bekasi.
"Saya sudah mengirimkan Kadisdik utk menelusuri pungutan di atas & segera memberi sanksi jika ada pelanggaran aturan yang disengaja oleh sekolah yg bersangkutan.
Jika ada praktik keliru yg sama di sekolah2 menengah negeri lainnya, segera lapor kepada @disdik_jabar. Hatur Nuhun," ujar @ridwankamil lagi.
Sontak cuitan tersebut mendadak viral di media sosial salah satunya adalah Instagram @memomedsos.
Beragam komentar pun mewarnai postingan akun tersebut terkait kebijakan sekolah memberlakukan adanya pungutan bagi wali murid SMAN 3 Kota Bekasi.
wish***ka Usut ini pungli , pemerintah tidak ada pemungutan uang sepeserpun untuk sekolah negeri,
ara***ous Bahasa nya sumbangan sukarela, tapi dipatok minimal nominal nya...Ga bayar, siap² anak nya dibuat tidak nyaman bersekolah...Klo ditanya alasan, sepik nya komite udah setuju...
gen***oro1234 bukan hanya SMA 3 Bekasi....SMA Bekasi rata2 dah segitu bukan rahasia lagi ..udah di sidak juga tetep juga sama biaya 4,5juta SPP 200rb/bln...
stor***pack Padahal salah satu misi ortu menyekolahkan anaknya di sekolah negeri adalah dapat pendidikan bagus dengan biaya yang murah. Tapi kok ada aja pungutannya di sekolah negeri.
(*)