Grid.ID – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa keberadaan industri kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian nasional.
Industri tersebut juga melibatkan banyak pelaku usaha dari berbagai kelompok ekonomi. Oleh karena itu, risiko keterlibatan pekerja anak dalam industri tersebut sangat mungkin terjadi.
“Kelapa sawit merupakan komoditas ekspor yang sangat berpengaruh, sehingga risiko kehadiran pekerja anak sangatlah mungkin,” kata Menaker Ida, menurut keterangan tertulis yang diterima Grid.ID, Selasa (13/6/2023).
Oleh sebab itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengadakan Pencanangan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Terbebas Pekerja Anak di Pekanbaru, Riau. Gerakan tersebut diinisiasi Kemenaker bertepatan dengan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak yang diperingati setiap 12 Juni.
Gerakan tersebut akan berjalan mulai 2023 di 16 provinsi yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2021 memiliki luas perkebunan kelapa sawit lebih dari 100.000 hektare.
Baca Juga: Kemenaker Berharap Industri Smelter Jadi Contoh Penerapan K3 yang Baik
Upaya penghapusan pekerja anak, kata Menaker Ida, bukanlah suatu hal yang mudah. Menurutnya upaya tersebut butuh proses yang panjang dan berkelanjutan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, serikat pekerja atau serikat buruh, pengusaha, hingga organisasi masyarakat.
Selain itu, mengatasi persoalan tersebut juga perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. "Perlu ada penguatan kolaborasi antar-stakeholder. Ini sangat penting dalam mendukung visi Indonesia Bebas Pekerja Anak," ungkap Menaker. Menaker mengajak semua pihak untuk merumuskan program-program strategis sebagai langkah percepatan penanggulangan pekerja anak. “Peran aktif semua pihak sangat diperlukan, dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, adil makmur dan sejahtera, " katanya.