Grid.ID – Percepatan pembangunan di Papua merupakan salah satu agenda utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Komitmen itu tertuang dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dikeluarkan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam Inpres tersebut, pemberdayaan perempuan menjadi salah satu program yang menjadi fokus pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua.
Untuk membangun kesadaran pentingnya memberdayakan perempuan di kalangan masyarakat Papua, topik tersebut dibahas dalam diskusi bertajuk "Forum Perempuan Papua Berdaya, Dorong Papua Maju" yang diselenggarakan di Kota Jayapura, Kamis (19/10/2023).
Dalam acara tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Astrid Ramadiah Wijaya, mengungkapkan bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Papua pada 2022 sebesar 0,515.
Baca Juga: Pemilu 2024 di Papua Akan Menggunakan Sistem Noken, KPU Rancang PKPU dan Petakan Wilayah
Angka itu turun 0,020 poin dibandingkan IKG Provinsi Papua pada 2021 yang mencapai 0,535.
“Menurunnya IKG terutama dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi,” ujar Astrid melalui keterangan resmi yang diterima Grid.ID, Jumat (20/10/2023).
Selain itu, kata Astrid, perbaikan IKG di Provinsi Papua juga dipengaruhi oleh semakin banyak perempuan berusia 25 tahun ke atas yang menempuh pendidikan hingga sekolah menengah atas (SMA) dan universitas.
Di sektor legislatif, menurut Astrid, keterwakilan perempuan Papua juga menunjukkan peningkatan.
“Perbaikan pemberdayaan perempuan di Papua tentu akan membawa dampak positif di berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, sosial budaya, dan bahkan pendidikan,” imbuhnya. Oleh sebab itu, Astrid mengajak seluruh perempuan Papua, terutama generasi muda, untuk sama-sama berupaya meningkatkan pemberdayaan perempuan di Papua.
Baca Juga: KPU akan Perbanyak Keterlibatan Orang Asli Papua Sebagai Penyelenggara Pemilu 2024
Ajak perempuan berani bersuara dan mandiri
Menambahi pernyataan Astrid, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Jayapura, Betty Anthoneta Puya, mengajak perempuan Papua untuk lebih berani menyuarakan aspirasi.
Menurut Betty, perempuan yang berani bersuara bisa lebih berdaya di kancah politik, kemudian dapat berkontribusi untuk memajukan Papua agar lebih baik.
“Perempuan harus berani memberi nilai pada dirinya sendiri bahwa perempuan hadir di partai politik dengan memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang setara dengan pria,” tegasnya.
Selain itu, kata Betty, perempuan juga harus berani untuk mandiri, baik secara ekonomi maupun pendidikan agar semakin berdaya. Jika hal ini terjadi, maka Papua akan semakin maju karena ada kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam semua program pembangunan.
Baca Juga: Wujudkan Pemilu yang Inklusif, KPU Maksimalkan Keterlibatan Perempuan
Dalam kehidupan sehari-hari, Betty juga mengingatkan para anak muda, baik perempuan maupun laki-laki, untuk tidak mengonsumsi minum keras dan narkoba.
“Dua hal ini memicu banyak masalah di dalam rumah tangga dan kehidupan sosial. Selain itu, miras dan narkoba juga tak jarang menjadi penyebab seorang kepala rumah tangga menelantarkan istri dan anak-anaknya,” ujarnya.
Berkaitan dengan rumah tangga, co-founder Sehati Sebangsa Foundation, Jeni Karay, mengajak perempuan untuk mencegah kekerasan berbasis gender yang sering terjadi pada pasangan yang sudah menikah maupun baru berpacaran.
“Sering kali bibit kekerasan dalam rumah tangga sudah ada saat orang berpacaran. Permasalahan atau isu yang ada ketika pacaran, jika dibiarkan berlarut-larut, pada saat menikah bisa menjadi masalah besar,” kata Jeni.
Menurut Jeni, kualitas keluarga di masa depan ditentukan oleh kesadaran anak muda sejak dini. Generasi muda harus paham tentang dampak positif dari pemberdayaan perempuan, sehingga ketimpangan gender bisa terus berkurang di Papua.
Baca Juga: Survei: Istri yang Bekerja Lebih Rentan Stres Daripada Suami, Kok Bisa?
Dukung pembangunan di berbagai sektor
Selain fokus pada pemberdayaan perempuan, pembangunan Papua juga berfokus pada berbagai sektor penting.
Pada sektor pendidikan, misalnya, pemerintah telah mengusung program Papua Pintar yang mencakup pembangunan sekolah dan program beasiswa.
Lalu, pada bidang kesehatan, terdapat program Papua Sehat yang menyediakan kemudahan akses berobat dan program peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di sejumlah wilayah.
Seperti diketahui, Provinsi Papua menjadi salah satu wilayah contoh hasil pembentukan dan pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak DRPPA pada 2021.
Peningkatan kesejahteraan Papua juga mencakup bidang infrastruktur, di mana pemerintah telah membangun jalan Trans Papua dengan total Panjang 3.462 kilometer (km) dan pembangunan infrastruktur pendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.
Bahkan, seluruh program percepatan tersebut sudah dilaksanakan sampai ke tingkat pedesaan. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Desa telah menjalankan program Desa/Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA).
Program tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan penurunan stunting, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak di seluruh Indonesia, tak terkecuali Papua.