"Pada prinsipnya kami menyiapkan regulasinya, juga mengembangkan informasi melalui laman KPU. Mendorong pelayanan informasi publik juga mendorong sosialisasi melalui pendidikan pemilih hingga ke desa," ucap Dewa seperti dikutip Grid.ID dari laman KPU.go.id, Senin (6/11/2023).
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menekankan konsen lembaganya juga terhadap pengawasan media sosial pada tahapan pemilu dan pemilihan.
Menurut nya Bawaslu punya peran penting untuk melaksanakan tugas ini mengingat media sosial kerap dijadikan sarana menyampaikan informasi yang keliru, baik disinformasi maupun misinformasi.
Tips Menghindari Hoaks
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membagikan tiga tips agar terhindar dari hoaks pemilihan umum (pemilu).
Ketiga langkah tersebut bisa dipraktikkan langsung oleh masyarakat karena pemerintah tetap membutuhkan dukungan warga dalam menangkal hoaks.
"Beberapa tips agar masyarakat dapat menangkal hoaks dan disinformasi, di antaranya, pertama, jangan terpancing berita yang sensasional, yang memicu emosi kita dan membuat kita membagikan berita tanpa mengecek kebenarannya terlebih dulu," ujar Budi Arie.
Baca Juga: Pentingnya HAM dalam Pemilu 2024, KPU Pastikan Warga Negara Mendapatkan Hak Pilihnya
"Kedua, pastikan sumber berita tersebut dapat dipercaya dan memiliki reputasi baik. Dan pastikan bahwa berita tersebut berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan bukan hanya berdasarkan opini subyektif," tuturnya.
Ketiga, masyarakat diminta membandingkan berita ketika menemukan informasi yang terdengar mencolok atau kontroversial.
"Carilah informasi serupa dari beberapa sumber yang berbeda untuk memastikan kebenarannya," tegas Budi Arie.
Dalam kesempatan tersebut, Budi Arie juga mengungkapkan data soal peningkatan hoaks pemilu yang meningkat jelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024.