Grid.ID – Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengadakan forum literasi demokrasi bagi generasi muda di Denpasar, Bali, pada Rabu (8/11/2023).
Melalui kegiatan tersebut, Kemenkominfo menyoroti pentingnya generasi muda untuk mewujudkan suasana politik yang kondusif dan aman, terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Seperti diketahui, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, jumlah pemilih pada Pemilu 2024 didominasi oleh generasi muda, dengan jumlah sekitar 52 persen.
Ketua Tim Kerja Informasi dan Komunikasi Politik dan Pemerintahan Ditjen IKP Kemenkominfo Agus Tri Yuwono pun mengajak generasi muda di Bali untuk berpartisipasi menyukseskan pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan memilih calon dan wakil presiden, serta anggota legislatif.
Baca Juga: Bijak Berekspresi di Ruang Digital, Kemenkominfo Dorong Anak Muda Paham UU ITE
“Generasi muda sebagai agen perubahan perlu menjadi revolusi yang mengkonsolidasi strategi gerakan sebagai gerakan moral yang bertanggungjawab bagi kepentingan bangsa,” kata Agus melalui siaran pers yang diterima Grid.ID, Kamis (9/11/2023).
Agus pun mengkaitkan partisipasi anak muda dalam Pemilu 2024 sebagai salah satu bentuk upaya melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan untuk meneruskan kemerdekaan Indonesia.
“Hari Pahlawan November 2023 nanti tidak sekadar dijadikan ‘jualan’ belaka, tapi sebagai gerak langkah bangsa Indonesia menjadi maju. Saya harap para pemuda memberi warna baru sebagai perwujudan kekuatan berbasis nasionalisme, kepahlawanan, dan Pancasila,” imbuhnya.
Kendati demikian, Agus mengaku memahami bahwa pemuda saat ini dihadapkan dengan dinamika zaman yang tak tertandingi.
Baca Juga: Dorong Pemuda Papua Berdaya Saing, Kemenkominfo Gelar Forum Literasi Demokrasi
Namun, ia berharap perubahan zaman yang terus bergulir menciptakan generasi muda yang mampu berpikir kritis, sehingga dapat mendukung kehidupan yang demokratis.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan peringkat indeks demokrasi di Indonesia tahun lalu. Pada 2021, nilai indeks demokrasi Indonesia dalam skala global mencapai skor 6,71.
Skor itu menempatkan nilai indeks demokrasi Indonesia berada di peringkat 52 dunia.
Lalu, pada 2022, skornya masih sama. Namun, peringkat Indonesia turun menjadi ke-54 di dunia.
“Masa depan bangsa sangat ditentukan oleh para pemuda. Mari kita menjaga warisan perjuangan para pahlawan untuk bersama membangun Tanah Air, bersama memajukan Indonesia dengan melakukan hal-hal positif dan dapat menginspirasi orang lain di sekitar,” kata Agus.
Baca Juga: Cegah Perpecahan pada Pemilu 2024, Menkominfo Ajak Masyarakat Jaga Ruang Digital
Generasi muda memiliki ruang terbuka untuk bersuara
Meski menanggung “beban” untuk mempertahankan kehidupan demokratis Indonesia, generasi muda sekarang dinilai beruntung. Sebab, mereka hidup di era teknologi digital, sehingga memiliki ruang yang luas untuk bersuara, terutama di media sosial.
Hal itu diungkapkan oleh Dosen dan peneliti demokrasi Indonesia, Anastacia Patricia Novlina N. Menurutnya, tidak seperti zaman dahulu, generasi muda sekarang dapat memanfaatkan media sosial untuk menyalurkan kritik dan aspirasi.
“Namun, kesempatan tersebut sering kali disalahgunakan dengan menyampaikan hal-hal yang menyimpang. Dalam (kehidupan) demokrasi, harus beriringan antara kritik, pujian, dan masukan”, jelas Anastacia.
Menurut Ananstacia, praktik kehidupan demokrasi harus mengutamakan rasa saling menghargai pendapat dan pilihan orang lain. Hal ini tidak hanya berlaku pada saat Pemilu 2024 saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
Baca Juga: Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua dan Malang Tingkatkan Persatuan
“Hargai setiap pilihan orang lain. Negara menjamin (dan memperbolehkan adanya) perbedaan,” ujar Ananstacia.
Sementara itu, pengacara dan aktivis, Yonathan Andre Baskoro, mengemukakan bahwa kebebasan berkespresi telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Yonathan, demokrasi bukan hanya memberi kesempatan untuk berbicara seluas-luasnya dengan tidak memperhatikan norma etika, ketertiban umum, dan asusila.
Yonathan mengatakan, aspirasi dan kritik di era demokrasi sebaiknya disampaikan secara obyektif.
”Jangan subyektif dan harus berdasarkan data. Para mahasiswa sebagai (kaum) intelektual harus punya solusi,” papar Yonathan.
Sementara itu, terkait perwujudan demokrasi dalam Pemilu 2024 mendatang, Yonathan mengajak generasi muda Indonesia, termasuk di Bali, untuk menggunakan hak pilih mereka sebagai bagian keikutsertaan sebagai warga Indonesia.
“Hak pilih atau hak konstitusi sebagai warga negara harus digunakan. Ini penting untuk menentukan arah bangsa ini ke depan. Jangan apatis, apa pun latar belakang kalian,” pungkasnya.