Grid.ID - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyiapkan dukungan infrastruktur digital untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan dukungan tersebut mulai dari layanan telekomunikasi yang berkualitas, penyediaan akses internet, data center, hingga jaminan layanan logistik.
"Seiring dengan rangkaian Pemilu 2024, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika melakukan pengukuran Quality of Service (QoS) di 514 kabupaten, kota, dan titik strategis lainnya untuk memonitor kualitas layanan broadband dalam rangka mendukung Pemilu." tuturnya dalam siaran pers Kemenkominfo RI, Rabu (29/11/2023).
Menteri Budi Arie menjelaskan, pengukuran kualitas layanan telekomunikasi atau Quality of Service (QoS) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan lancar, terutama saat penghitungan suara. Ia berharap tidak ada kendala sinyal saat penghitungan suara yang disiarkan serentak agar transparansi tetap terjaga.
Untuk menjaga kualitas layanan, Kemenkominfo berkoordinasi dengan penyelenggara layanan telekomunikasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni PT Telkom. Apabila diperlukan, KPU dan Bawaslu dapat mengajukan permohonan penambahan kapasitas.
Baca Juga: KPU Tingkatkan Mutu Kearsipan Pemilu 2024 Secara Online Maupun Manual
Tak hanya itu, Kemenkominfo juga menyediakan dukungan pemanfaatan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang bisa digunakan untuk beragam aplikasi. Data yang bisa diakses di antaranya Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (Sietik) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Kemenkominfo secara khusus telah mengalokasikan 38 Ghz Virtual Central Processing Unit (VCPU), 84 GB memori, dan 5,99 TB penyimpanan untuk dukungan penyelenggaraan Pemilu 2024. Kemudian, Kemenkominfo juga turut memberikan dukungan akses internet di 14.351 lokasi layanan publik di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil.
Untuk kebutuhan logistik, Kemenkominfo memberikan dukungan penyediaan jaringan pos di 514 kabupaten dan kota serta memastikan 49,20 persen dari 7.320 kelurahan memiliki titik layanan pos.
Baca Juga: KPU Imbau Pemilih Muda Cermat Cari Informasi Pemilu 2024
Menkominfo mengatakan bahwa beberapa penyelenggara pos telah ditunjuk sebagai distributor logistik melalui mekanisme tender dan e-catalog.
"Jaringan pos juga telah mencakup 100 persen kelurahan di Indonesia. Beberapa penyelenggara pos juga ditunjuk sebagai distributor logistik melalui mekanisme tender dan e-catalog, salah satunya adalah PT Pos Indonesia," jelasnya.
Untuk diketahui, PT Pos Indonesia telah melakukan beberapa persiapan untuk mendukung Pemilu. Salah satunya dengan membentuk satuan tugas pelaksana distribusi logistik dan perlengkapan Pemilu, sembari menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.