Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia KPU RI Parsadaan Harahap mengatakan, hal ini diterapkan untuk memastikan setiap petugas KPPS yang lolos seleksi pendaftaran, dalam kondisi sehat ketika bertugas.
“Makanya pada perekrutan untuk Pemilu 2024, dipastikan semua KPPS memiliki syarat kesehatan. Setidaknya akan diminta pemeriksaan kesehatan terkait dengan darah tinggi, kolesterol dan diabetes,” ujar Parsadaan di Kantor KPU DKI Jakarta, Senin (11/12/2023).
Atas dasar itu, KPU RI mewajibkan pemeriksaan kesehatan agar kondisi kesehatan maupun komorbid para calon petugas KPPS, dapat diketahui sedini mungkin.
“Hasil dari beberapa masukan, seminar, kemudian kajian, diskusi dan evaluasi terkait dengan Pemilu 2019, rata-rata teman-teman yang mengalami meninggal dunia, sakit dan sebagainya itu karena ada komorbid. Hal ini setidaknya kami harapkan tidak terjadi lagi,” kata Parsadaan.
Mengenai pemeriksaan kesehatan, Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa KPU telah menandatangani surat edaran bersama bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Kantor Staf Kepresidenan, dan BPJS Kesehatan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada penyelenggara pemilu.
"Menjadi pegangan, berkoordinasi pemerintah daerah memastikan jaminan kesehatan bagi penyelenggara pemilu, terutama KPPS supaya dalam bertugas memang betul dapat kondisi terpantau dan sehat walafiat," kata Hasyim.
(*)