“Di annual report, di 2019 posisi PT Timah menjadi nomor 1 pengekspor logam terbesar di dunia. Itu cita-cita mulia,” ujarnya.
Pihak Harvey Moeis pun menyayangkan apa yang sudah mereka lakukan dalam meraih prestasi untuk PT Timah justru kini menjadi masalah.
“Kemudian sekarang dipermasalahkan di dalam kasus ini miris. Kami lihat ini miris sekali,” katanya.
Terlebih, meningkatkan jumlah produksi timah juga merupakan program dari pemerintah.
“Jadi bagian dari program percepatan pemerintah juga. Itu upaya menambahkan nilai jual komoditas dalam negeri, dan bagaimana untuk mencapai cara itu? Untuk mencapai menjadi pengekspor terbesar di dunia,” katanya.
Sayangnya, jika mengandalkan dari PT Timah saja, diperkirakan target tersebut belum cukup terealisasikan.
Maka dari itu diperlukan kerjasama dengan perusahaan swasta.
“Masih terkendala infrastruktur yang belum cukup, yang mana memang harus ditunjukkan cara untuk bekerjasama dengan pihak ketiga, dari swasta.
“Apakah PT Timah mampu mencapai target tersebut dalam waktu singkat? Akhirnya, masih mendapat profit juga ketika melakukan kerjasama dengan swasta. Setelah dilakukan, sekarang kemudian menjadi masalah. Itulah yang kemudian harus kita luruskan,” tutup kuasa hukum Harvey Moeis.
Seperti diberitakan sebelumnya, Harvey Moeis dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di kawasan PT Timah.
Harvey Moeis dituding turut serta merugikan Negara sebesar Rp271 Triliun.
(*)