Laporan wartawan Grid.ID, Devi Agustiana
Grid.ID - Artis sekaligus politikus Uya Kuya akhirnya buka suara perihal kabar dirinya yang disebut memiliki rumah senilai Rp 70 miliar di Amerika Serikat.
Suami Astrid itu dengan tegas membantah bahwa hal itu merupakan hoax.
Uya Kuya mengakui memang memiliki rumah di Amerika Serikat. Namun rumah tersebut dibeli secara kredit selama 30 tahun.
Diketahui kini Uya tengah mengurus Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai anggota DPR RI.
"Terus kabar hoax yang beredar rumah Rp 70 miliar, sebenarnya saya nggak pernah beli rumah Rp 70 miliar, itu berita hoax. Memang nggak ada, rumah saya di Amerika cuma satu dan kredit 30 tahun," kata Uya Kuya ditemui belum lama ini di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.
Ia juga menjelaskan bahwa selama ini publik salah paham lantaran melihat salah satu kontennya saat sedang melihat-lihat rumah di Amerika beberapa tahun lalu.
Bahkan, ayah dua anak itu tak malu mengaku bahwa belum sanggung membeli rumah senilai Rp 70 miliar.
"Rp 70 M itu yang beredar itu gara-gara berita 4-5 tahun lalu, saya sempat lihat-lihat rumah di Amerika, tapi kan saya juga bilang di kontennya ini rumah saya lihat-lihat dan nggak beli juga."
Baca Juga: Proses Lapor Harta Kekayaan, Uya Kuya Akui Punya Rumah di Amerika: Nyicil 30 Tahun
"Orang nggak punya duitnya, saya bilang gitu kan, kalau orang percaya sama berita hoax ya bodoh-bodoh saja," jelas Uya Kuya.
Saat ini, pria 49 tahun itu juga tengah melengkapi LHKPN, terutama data luas tanah dan bangunan.
Ia mengakui memang ada ketidaksesuaian lantaran dirinya memasukan data dan nilai rumah saat membelinya dulu, bukan berdasarkan nilai pasar saat ini.
"Kayak masalah LHKPN sudah dimasukin, cuma yang belum update luas tanah, luas bangunan masih nol."
"Juga nilai rumah dan segala macam masih nilai perolehan dulu, kita akan lengkapi dengan nilai pasar sekarang," pungkasnya.
Diketahui Uya Kuya merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Fraksi PAN.
Kini, Uya bertugas di Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.
(*)