Grid.ID - Bisa dikatakan populasi wanita di dunia ini lebih banyak dibandingkan kaum pria.
Sama seperti kaum pria, wanita juga memiliki potensi yang sama dalam berbagai bidang.
Menyadari potensi perempuan, untuk mendorong kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi, pemerintah Indonesia menetapkan perempuan sebagai target prioritas dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Presiden Joko Widodo sendiri telah menetapkan langkah dan standar untuk semua pemangku kepentingan keuangan di negara ini terkait hal ini.
(BACA JUGA: Maya Septha Curhat Soal Cita-citanya untuk Anak, Netizen Salut dan Beri Pujian)
Salah satunya adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang berfokus pada bantuan ekonomi keluarga di mana perempuan memiliki peran sentral.
Hal tersebut diungkapkan oleh Asdep Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementrian Koordinator Perekonomian, A. Heri Susanto ketika membuka diskusi tentang Making Finance Work for Women di Jakarta, Selasa, 8 April 2018.
Diskusi terbatas ini merupakan hasil kerja sama Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dengan Women's World Banking.
Tujuan dari diskusi ini membahas beberapa hal sebagai berikut.
(BACA JUGA: Meski Sempat Alami Kontraksi Istri Iptu Yudi Rospuji Akhirnya Melahirkan, 2 Hari Setelah Kepergian Suaminya)
1. Potensi perempuan sebagai segmen pasar utama bagi industri jasa keuangan dan layanan keuangan.
2. Berbagi wawasan dan praktik terbaik internasional dalam melayani perempuan di sektor finansial.
3. Tantangan saat ini bagi perempuan Indonesia melalui pembelajaran dari para pakar dan pelaku bisnis untuk mendorong solusi konkrit yang dapat ditindaklanjuti.
4. Menggalang dukungan kolaborasi di antara pelaku sektor publik dan swasta untuk mengembangkan layanan keuangan dan askes keuangan bagi perempuan.
(BACA JUGA: Begini Tanggapan Amy Qanita Soal Video Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting)
Menurut Heri, melayani pasar perempuan sangat memiliki prosepek namun belum menemukan strategi yang tepat dalam pelaksanaanya.
Sementara itu, Anna Gincherman, Vice President Strategic Partnership Women’s World Banking, mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 40 tahun terakhir, perempuan tercatat sebagai berpenghasilan rendah.
Menurut Anna, langkah pertama yang harus diambil oleh jasa penyedia layanan keuangan adalah memahami kehidupan keuangan perempuan dan hambatannya dalam mengakses keuangan.
“Dengan memahami kehidupan perempuan, dapat dirancang produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka,” katanya.
(BACA JUGA: Tampil Trendi ala Tahun 80-an, Intip Gaya Nyentrik Yuni Shara dan Krisdayanti, Kece Siapa nih?)
Lebih lanjut Anna mengungkapkan berdasarkan data Global Findex 2017, di Indonesia hanya sedikit perempuan yang memiliki rekening di tabungan bank.
Ada beberapa hambatan yang menyebabkan minimnya wanita memiliki rekening tabungan di bank.
Hambatan tersebut adalah hambatan budaya dan kelembagaan, tingkat melek huruf dan pendidikan yang rendah, peraturan perudang-undangan yang dan praktik yang masih diskriminatif serta waktu.
Anna menjelaskan bahwa Women's World Banking dikhususkan untuk memberikan lebih banyak akses bagi perempuan berpenghasilan rendah kepada instrumen keuangan dan memberdayakan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai keamanan dan kemakmuran.
(BACA JUGA: Akhirnya Raditya Dika Angkat Bicara Perihal Perebutan Kursi Capres Jomblo Baim Wong dan Indra Herlambang)
Dalam diskusi tersebut juga tampil Founder RISE Indonesia Caroline Mangoal, Deputy Country Director for Indonesia UNDP Francine Pickup.
Ada pula Managing Director Koperasi Mitra Dhuafa Slamet Riyadi, Chief Manager of Cooperations Tanaoba Lais Manekat Foundation Zesly Fah, Pungky Wibowo (Bank Indonesia), Sondang Marta Samosir (Otoritas Jasa Keuangan).
(BACA JUGA: BamBam GOT7 Menangis di Konser, Begini Reaksi Member Lain dan Fans)
Dari pihak pemerintah hadir pula Eka Novi Ariyanti (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan moderator Project Officer LPEM UI Dewi Meisari Haryanti. (*)