Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan pimpinan tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un merencanakan pertemuan kembali. Dunia menduga topik apa saja yang akan dibicarakan keduanya. Dan dapat dipastikan 'sekaratnya hak asasi manusia di Korut' tak akan pernah dibahas di meja pertemuan
Grid.ID - Lantas, seberapa parah pelanggaran HAM di Korut?
Laporan PBB menyebut, di Korea Utara pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara sistematis, berat dan merata.
Di bawah rezim otoriter, warga Korut diperas dan dipaksa tunduk pada keluarga Kim Jong Un.
Hawaii Darurat Gunung Api, Pria Tua Lepaskan Tembakan Pada Tetangga Sendiri
Selama tiga generasi keluarga Kim Jong Un memimpin Korut, mengisolasi diri dari dunia, menciptakan negara yang kaku, militeristik, dan korup -- tak pernah berpihak pada rakyat.
Pemerintah Korea Utara mengontrol segalanya. Segala gerak-gerik warganya diawasi dengan ketat.
Sementara di sektor ekonomi dan pangan, rezim Jong Un memilih mengalokasikan dana untuk program nuklir dan misil, betapapun seluruh warganya kelaparan akibat kekurangan bahan pangan, serta kesulitan mengakses bahan bakar dan kebutuhan dasar lainnya.
Pengalokasian dana besar-besaran demi mengembangkan program nuklir tersebut hanya bisa dilakukan sebuah negara yang total otoriter macam Korut sebut Brad Addams, Direktur Human Rights Watch (HRW) Asia.
Brad mengistilahkan Kim Jong Un menjalankan rezimnya dengan "mengolah makanan dari perut warganya yang kelaparan."
Media dikontrol ketat
Hanya satu sumber informasi yang dihalalkan pemerintah Korut bagi warganya, yakni media resmi milik pemerintah Korea Utara.
Warga Korut tidak diperbolehkan membaca konten yang bersumber dari media internasional.
Laporan Reporters Without Borders menyebut warga yang ketahuan melihat, membaca dan mendengar konten media internasional akan dipenjara.
Belum lagi akses internet yang sangat minim dan hanya tersedia bagi kalangan eksekutif di ibukota, Pyongyang.
Orang yang Berjalan Kaki Lebih Cepat Memiliki Umur yang Lebih Panjang, Sains Menjelaskan
Anda berseberangan, kami penjara
Minimnya akses pada segala hal diperparah dengan represi pemerintah yang kelewat bengis.
Siapa saja di Korut, yang melakukan aktivitas mencurigakan dan dianggap berseberangan dengan pemerintah dapat dengan mudah dipenjara.
Di Korea Utara, memenjarakan seseorang karena alasan sepele bukan hal yang asing: dari sekadar mononton DVD, membaca artikel luar negeri, hingga mencabut poster propaganda pemerintah, segala yang dianggap berbahaya bagi rezim Jong Un layak diberangus.
Sementara bagi mereka yang membelot secara terbuka, hukumannya diperberat, dipenjara dan dikirim ke kamp kerja paksa, di daerah penambangan misalnya. Tak terkecuali dihukum mati. (*)