Sebagaimana diketahui, dinasti keluarga Kim Jong Un bertanggung jawab penuh atas kemiskinan dan pembunuhan massal yang terjadi secara bertahun-tahun di Korea Utara.
Laporan PBB menyebut pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara terjadi secara sistematis, berat dan merata.
Di bawah rezim otoriter, warga Korut diperas dan dipaksa tunduk pada keluarga Kim Jong Un.
La Casa Azul: Sarang Intelektual, Aktivis, dan Karya Seni Terkemuka Meksiko
Selama tiga generasi keluarga Kim Jong Un memimpin Korut, mengisolasi diri dari dunia, menciptakan negara yang kaku, militeristik, dan korup -- tak pernah berpihak pada rakyat.
Pemerintah Korea Utara mengontrol segalanya. Segala gerak-gerik warganya diawasi dengan ketat.
Sementara di sektor ekonomi dan pangan, rezim Jong Un memilih mengalokasikan dana untuk program nuklir dan misil, betapapun seluruh warganya kelaparan akibat kekurangan bahan pangan, serta kesulitan mengakses bahan bakar dan kebutuhan dasar lainnya.
Pengalokasian dana besar-besaran demi mengembangkan program nuklir tersebut hanya bisa dilakukan sebuah negara yang total otoriter macam Korut sebut Brad Addams, Direktur Human Rights Watch (HRW) Asia.
Brad mengistilahkan Kim Jong Un menjalankan rezimnya dengan "mengolah makanan dari perut warganya yang kelaparan."
Media dikontrol ketat
Hanya satu sumber informasi yang dihalalkan pemerintah Korut bagi warganya, yakni media resmi milik pemerintah Korea Utara.