Laporan Wartawan Grid.ID, Elizabeth Ayudya RR
Grid.ID - Kicauan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, kemarin (18/6/2018) menjadi perhatian publik.
Pada hari ini (19/6/2018), pukul 12:53, postingan tersebut mendapat balasan sebanyak 1900 komentar serta diunggah ulang 3100 kali.
Kicauan SBY diduga menyindir pemerintahan saat ini.
"Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga cederai keadilan dan akal sehat.
Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kpd Tuhan, Allah SWT ?," begitu isi kicauan SBY.
BACA: Nahas, CEO 'Startup' Malaysia Meninggal Dunia karena Ledakan Ponsel
Para netizen menanggapi postingan SBY dengan beragam komentar pedas.
"Ngomong opo Bapak SBY?" tulis pemilik akun @pujakesuma74.
"Prihatin," tulis pemilik akun @ZebuaAlfons.
"Saya juga heran sama bapak kok bisa bicara kayak ini apa lagi halu?" tulis pemilik akun @jatmikowe99.
BACA: Lebaran di Lengkawi, Najib Razak Minta Warga Malaysia Melupakan Kesalahan Masa Lalu
"Kamsude penguasa di negara mana, pak ? Dulu pernah ada penguasa 10thn di Indonesia juga begitu. Seenak udel korupsi, ninggalin proyek mangkrak n hutang seabreg ya orangnya dia2 aja. Gak adil," tulis pemilik akun @widyarenee.
"Dulu ada yg tiba2 naikan harga BBM dr 2000 an jd 4500 lalu 6000. Sedangkan rentang waktu sangat pendek.
Kasus Lapindo juga tak kunjung selesai penanganannya.
BACA: 5 Fakta Tenggelamnya Kapal Penumpang di Danau Toba, Satu Orang Tewas
Allah pasti menghitung pahala dan dosa orang-orang yang terlibat," tulis pemilik akun @edhi_shi.
Sindir Jokowi
Dilansir dari Kompas.com, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa tweet SBY itu memang ditujukan untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Secara khusus tweet itu berkaitan dengan pengangkatan Komjen (Pol) Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.
BACA: 5 Bukti Keakraban Andien Aisyah dengan Mantan Kekasih, Bikin Baper!
"Iya, cuitan itu bisa saja kita kaitkan dengan peristiwa pelantikan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Karena bagi kami, itu melanggar aturan ya," ujar Syarief kepada Kompas.com, Selasa siang (19/6/2018), saat dimintai konfirmasi.
Bagi Partai Demokrat, seharusnya PJ Gubernur Jabar ditempati oleh pejabat Kemendagri. Bukan perwira Polri aktif yang berada di luar lingkup kerja Kemendagri. (*)