Contohnya terkait payung hukum dalam mengimplementasikan program smart city.
Soal ini, Wisnu Drajat Setyawan, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, menyebut pemerintah pusat saat ini sedang menggodok standarisasi implementasi smart city.
“Untuk membuat regulasi ini, kami melibatkan SNI yang mengacu kepada standar ISO” ungkap Drajat.
Tantangan lain adalah di sisi anggaran.
Soal ini, Herry Abdul Aziz mendorong pemerintah daerah untuk kreatif dalam memanfaatkan sumber pendanaan di luar APBD.
Baca juga : Gerakan Menuju 100 Smart City 2018, Terpilih 50 Kota/Kabupaten
Herry menunjuk contoh Pemerintah Kota Jambi yang menyelenggarakan lomba Kampung Bantar.
Melalui lomba ini, tiap kampung diminta menghias kampungnya secara swadaya, lalu pemenangnya diberi hadiah.
“Dengan begitu, semua kampung menjadi lebih indah tanpa harus mengeluarkan dana yang besar” tambah Herry.
Kota Semarang, yang saat ini memiliki berbagai inisiatif terkait smart city, berbagi mengenai strategi besar untuk menyukseskan implementasi smart city.
“Yang utama adalah menyamakan persepsi dari setiap aparat pemerintahan” ungkap Ayu Entis, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesra Kota Semarang.
Baca juga : Smart City di Kota/Kabupaten Harus Dimulai Sekarang, Ini Alasannya