Grid.ID - Gerakan Menuju 100 Smart City memasuki tahap evaluasi.
Bertempat di Semarang, proses evaluasi ini melibatkan 24 kota atau kabupaten yang terpilih di tahun 2017 dan juga melibatkan pemerintah daerah dari seluruh di Indonesia.
Mereka diminta memaparkan perkembangan implementasi program yang telah tertulis di masterplan smart city mereka, termasuk berbagi dengan tantangan yang mereka hadapi.
Menurut Herry Abdul Aziz, Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, indikator evaluasi disesuaikan dengan target utama masing-masing daerah.
Baca juga : Wali Kota Tomohon Dukung Program Smart City Pemerintah Pusat Dengan Cara Ini!
“Jika sebuah kota atau kabupaten mengedepankan Smart People, maka indikatornya Indeks Pembangunan Manusia” ungkap Herry yang dikutip dari Infokomputer.
Demikian pula jika fokus utamanya adalah Smart Economy, indikator yang akan digunakan adalah pertumbuhan ekonomi.
Herry melihat, proses evaluasi ini penting untuk mencari pola terbaik dari implementasi smart city di Indonesia.
"Harapannya, ditemukan pola terbaik yang bisa diimplementasikan ke berbagai kota dan kabupaten di Indonesia” tambah Herry.
Dari proses evaluasi ini, terungkap beberapa tantangan besar yang umum dihadapi pemerintah kota atau kabupaten.
Baca juga : Sepak Terjang Perjalanan Inneke Koesherawati, Dari Jawara Model Hingga Diamankan KPK
Contohnya terkait payung hukum dalam mengimplementasikan program smart city.
Soal ini, Wisnu Drajat Setyawan, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, menyebut pemerintah pusat saat ini sedang menggodok standarisasi implementasi smart city.
“Untuk membuat regulasi ini, kami melibatkan SNI yang mengacu kepada standar ISO” ungkap Drajat.
Tantangan lain adalah di sisi anggaran.
Soal ini, Herry Abdul Aziz mendorong pemerintah daerah untuk kreatif dalam memanfaatkan sumber pendanaan di luar APBD.
Baca juga : Gerakan Menuju 100 Smart City 2018, Terpilih 50 Kota/Kabupaten
Herry menunjuk contoh Pemerintah Kota Jambi yang menyelenggarakan lomba Kampung Bantar.
Melalui lomba ini, tiap kampung diminta menghias kampungnya secara swadaya, lalu pemenangnya diberi hadiah.
“Dengan begitu, semua kampung menjadi lebih indah tanpa harus mengeluarkan dana yang besar” tambah Herry.
Kota Semarang, yang saat ini memiliki berbagai inisiatif terkait smart city, berbagi mengenai strategi besar untuk menyukseskan implementasi smart city.
“Yang utama adalah menyamakan persepsi dari setiap aparat pemerintahan” ungkap Ayu Entis, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesra Kota Semarang.
Baca juga : Smart City di Kota/Kabupaten Harus Dimulai Sekarang, Ini Alasannya
Sesuai arahan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, smart city harus bisa meningkatkan taraf hidup warga Kota Semarang.
“Jadi smart city bukan sekadar WiFi gratis” ungkap Ayu.
Setelah pemahaman itu terbentuk, pembangunan infrastruktur menjadi lebih terarah dan terukur.
Setelah itu, partisipasi masyarakat pun terbentuk.
Contohnya layanan Lapor Hendi yang aktif digunakan masyarakat untuk melaporkan berbagai masalah di Kota Semarang.
Demikian pula Kampung Pelangi yang berawal dari swadaya masyarakat dan kini menjadi bagian dari Smart Branding Kota Semarang. (*)
Baca juga : Gerakan Menuju 100 Smart City Tahap 2, Ini Daftar Kota/Kabupatennya