Grid.ID - Turki tampaknya tidak akan sendirian dalam menghadapi krisis moneter di tahun 2018 ini.
Sebab ada dua negara lagi (Venezuela dan Malaysia) yang diancam dengan hal serupa yang bisa menyebabkan ketiganya menjadi negara bangkrut.
Terkhusus Malaysia, sebenarnya mereka sama sekali tidak ada sanksi ekonomi layaknya Turki dan Venezuela yang menyebabkan negara kolaps.
Akan tetapi Malaysia terancam bangkrut karena utang negara yang berhilir pada kasus mega korupsi mantan Perdana Menterinya (PM) Najib Razak beserta istri.
BACA : 3 Calon Negara Bangkrut Tahun 2018, Salah Satunya dari Asia Tenggara
Yang pusing tentunya pemerintahan selanjutnya suksesi dari Najib ke tangan PM tertua dunia, Mahathir Mohamad.
Seperti dikutip dari Kompas.com dan Channel News Asia, Sabtu (18/8) Mahathir bakal berusaha merealisasikan janji kampanyenya yang lalu meski sadar Malaysia sedang diancam kebangkrutan.
Janji kampanye PM berusia 93 tahun tersebut ialah membenahi dan membersihkan antek-antek korup rezim sebelumnya di seluruh departemen negara Malaysia.
Lantas Mahathir juga akan berusaha agar utang Malaysia dapat dilunasi.
Tapi kenyataan tak seindah bualan belaka, Mahathir malah mengakui jika Malaysia sekarang tak punya cukup uang untuk membayar bunga utang, apalagi melunasinya.
BACA : Kisah Bule Cantik Asal Ceko yang Jatuh Cinta dan Menikah dengan Petani di Banjarnegara
"Membayar bunganya saja sudah membuat kami bangkrut. Apalagi jika harus mengembalikan utang utama," kata Mahathir.
Mahathir secara langsung menyalahkan pemerintahan sebelumnya yang membuat kekeliruan besar sehingga negara berada di ambang kebangkrutan.
Tapi Mahathir lebih memilih bertindak daripada menyalahkan terus menerus rezim korup Najib Razak, karena jika membicarakan korupsi pemerintahan terdahulu bisa menghabiskan waktu berhari-hari.
"Karena itu, kami bakal fokus merealisasikan janji yang kami buat saat kampanye," tambahnya.
BACA : Misil Taming Sari, Rudal Bernama Aneh Buatan Malaysia yang Tak Pernah Produksi Hingga Detik Ini
Hingga saat ini janji kampanye dari Mahathir baru tiga yang ditepati.
Yakni memulihkan pajak penjualan dan barang (GST), memberikan ampunan bagi Anwar Ibrahim dan membuka kasus mega korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) bentukan Najib Razak.
Kemudian, pemerintahan Mahathir berusaha merampungkan isu-isu horizontal yang dialami komunitas India di Malaysia.
"Melalui berbagai terobosan yang dilakukan, kami ingin masyarakat melihat apa saja yang sudah kami capai sejak 9 Mei lalu," tegasnya.
Mahathir juga mengakui jajaran kabinetnya ada beberapa Menteri yang tak mempunyai pengalaman mengelola sektor yang berwenang mengurus hajat hidup orang banyak.
"Setiap orang pastinya tak luput dari kesalahan. Namun, kami tidak akan terlalu reaktif jika ada yang mengkritik," pungkas Mahathir.(*)