Grid.ID - Perekonomian Malaysia sedang diujung tanduk.
Menteri Keuangan Malaysia Lim Guang Eng menjelaskan total utang Malaysia mencapai 1.087 triliun Ringgit (Rp3.500 triliun) dengan rasionya terhadap PDB lebih dari 60 persen.
Kabarnya utang tersebut berhilir pada kasus mantan Perdana Menterinya (PM) Najib Razak pada skandal mega korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Polisi bahkan menggeledah rumah pribadi mantan Perdana Menteri Malaysia selama lebih dari 24 jam saat kasus itu berlangsung beberapa bulan yang lalu.
Hasilnya polisi menemukan 284 kotak berisi, mulai dari uang hingga tas yang penuh perhiasan yang langsung disita.
(Baca Juga: Asri Welas Sempat Panik dan Rekam Kejadian Badai Pasir di Mekah)
Dilansir dari The Star, Polisi menyita 284 kotak berisi bermacam-macam barang mulai dari jam tangan, tas, perhiasan, hingga uang tunai dalam jumlah besar.
"Barang yang disita antara lain 284 kotak yang berisi tas. Personel kami memeriksa tas-tas ini dan menemukan berbagai mata uang dari Ringgit Malaysia hingga Dolar AS, jam tangan dan perhiasan dalam 72 tas," kata seorang petugas Kepolisian, Comm Amar.
Sekarang, Pemerintah Pakatan Harapan (PH) Malaysia telah memenuhi janji untuk mencabut Pajak Barang dan Jasa (GST).
Menteri Keuangan Lim Guan Eng mengatakan pendahulunya, mantan perdana menteri Najib Razak, telah menjatuhkan 6 persen GST dan dampaknya membahayakan posisi keuangan negara.
Lim lebih lanjut menunjukkan bahwa pemerintah baru di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad membantu kelompok B40 dengan memperbaiki harga bensin dan solar RON95 dengan harga masing-masing 2.20 (Rp7 ribu) ringgit dan 2.28 ringgit (Rp8 ribu) per liter.
(Baca Juga: Beda Nasib dari Joni! Bocah Pemanjat Tiang Bendera Ini Cuma Disalami Saja)
Dia mengatakan, subsidi bahan bakar yang berlanjut hingga akhir tahun telah merugikan pemerintah sekitar 3 miliar Ringgit (Rp10 triliun).
"Najib salah mengatakan bahwa GST itu baik atau bahwa pemerintah yang baru tidak terfokus untuk membantu kelompok B40," kata Lim.
Indonesia juga telah mempunyai kebijakan mengenai keberanian pencabutan subsidi BBM.
Kebijakan Presiden Jokowi dengan mencabut subsidi bahan bakar minyak dilakukan pada tahun 2015 lalu.
Mengutip dari Kompas.com, hingga saat ini Pemerintah Joko Widodo telah memangkas tak kurang dari Rp230 triliun dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan Liquid Petroleum Gas (LPG/elpiji).
(Baca Juga: Istri Anggota ISIS Ini Mengemis Agar Bisa Menjadi Warga Negara Australia Setelah Suaminya Tewas)
Direktur Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan bahwa pada 2008 penerimaan migas negara mencapai Rp300 triliun.
Kemudian di tahun 2012-2014, pendapatan ini meningkat jadi Rp350 triliun.
Namun karena subsidi energi lebih Rp350 triliun uang pendapatan migas habis untuk subsidi.
Askolani mengakui, ekonomi Indonesia terselamatkan saat pemerintah Jokowi mencabut subsidi BBM di tahun 2015. (*)
Artikel ini pernah tayang di Intisari.grid.id dengan judul
"Gegara Subsidi BBM Malaysia Rugi Rp10 Triliun, Hal Sebaliknya Terjadi di Indonesia"