Bukannya Beri Dukungan, Gubernur dan DPR Papua Justru Minta TNI Ditarik, Kodam Cendrawasih: yang Merasa Terganggu Adalah Pelaku Kejahatan Berlumur Dosa

Grid.ID - Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka ( KKB OPM) membunuh sejumlah pekerja BUMN PT Istaka Karya yang membangun jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua pada Minggu (2/12/2018).

Tim gabungan TNI dan Polri pun diterjunkan ke Papua untuk mengevakuasi korban dan memburu kelompok bersenjata (KKB) yang menyerang pekerja BUMN PT Istaka Karya yang mengerjakan proyek jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua.

Para pelaku pembunuhan pekerja BUMN PT Istaka Karya yang membangun proyek jembatan di Nduga, Papua, bersembunyi di hutan-hutan, dan masih terus dikejar dan dilacak.

Baca Juga : Ngaku Punya Pasukan Mata-mata Bernama Papua Intellegence Service, Markas KKB OPM Ternyata Hanya Gubuk Reyot Beratap Seng

Namun alih-alih memberi dukungan pada TNI dan Polri, pejabat legislatif di Papua justru minta pasukan gabungan tersebut ditarik.

Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda serta para pimpinan Fraksi DPRP, pada Kamis (20/12/2018) menyatakan sebuah seruan.

Dikutip GridHot.ID dari Wartakota, dalam seruan itu, Lukas Enembe dan para pemimpin legislatif di Papua meminta Presiden RI, Panglima TNI, dan Kapolri, agar menarik seluruh aparat TNI dan Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga, pasca-terjadinya tindakan pembantaian di Puncak Kabo, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, pada awal Desember lalu.

Baca Juga : Brimob Satroni Markas KKB OPM : Kami Akan Menghancurkannya Karena Mereka Telah Berkhianat Kepada NKRI

Menanggapi seruan tersebut, pejabat Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan kehadiran aparat TNI di Kabupaten Nduga untuk melindungi rakyat dari kekejaman kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB), bukan untuk membunuh rakyat.

Baca Selengkapnya

PROMOTED CONTENT