Ahmad Dhani dan Syahrini Disebut Terindikasi Melakukan Pidana Pajak, Ini Bukti Permulaannya

Grid.ID - Musisi Ahmad Dhani dan penyanyi Syahrini nggak pernah lepas dari pusaran kontroversi.

Sekarang nama Ahmad Dhani ikut disebut dalam persidangan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Produser sekaligus pentolan band Dewa 19 ini diduga terindikasi melakukan tindak pidana pajak.

(BACA JUGA: Jika Pajak Penghasilannya Mencapai Rp 1 Miliar, Berapa Pendapatan Bersih Syahrini?)

Ahmad Dhani dan Syahrini.

Salah satu saksi yang dihadirkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Kepala Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan II Ditjen Pajak, Endang Supriyatna.

Jaksa KPK menanyakan kepada Endang tentang beberapa nama wajib pajak yang diduga terindikasi pidana pajak.

"Apa ada bukti permulaan (bukper) atas nama Ahmad Dhani?" kata jaksa KPK.

Endang mengakui bahwa memang ada wajib pajak atas nama Ahmad Dhani Prasetyo yang diperiksa dalam bukti permulaan.

Endang memastikan bahwa nama yang dimaksud adalah Ahmad Dhani yang berprofesi sebagai artis.

Selain Dhani, Endang juga menyebut nama penyanyi Syahrini.

(BACA JUGA: Syahrini Nggak Rela Bayar Pajak Sampai Nangis-nangis, Harus Mengeluarkan Milyaran)

Jaksa KPK kemudian menanyakan, apakah ada arahan yang diberikan Handang terkait persoalan pajak yang dihadapi Ahmad Dhani maupun Syahrini.

"Komunikasi saya sama Handang soal wajib pajak Ahmad Dhani tidak ada," kata Endang.

Ahmad Dhani dan Syahrini.

Terdakwa Handang Soekarno merupakan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Nota dinas yang ditemukan jaksa KPK merupakan nota dinas tentang bukti permulaan atau penyelidikan tentang pidana pajak.

Dalam kasus ini, Handang Soekarno, didakwa menerima suap sebesar 148.500 dollar AS atau senilai Rp 1,9 miliar.

(BACA JUGA: Namanya Disebut Dalam Kasus Suap Pajak, Akun Syahrini Ramai Dikomentari Netizen )

Suap tersebut diterima Handang dari Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Handang selaku pejabat di Ditjen Pajak, membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP.

Salah satunya, terkait bukti permulaan tentang dugaan pidana pajak yang dilakukan PT EKP. (Kompas.com/Abba Gabrillin)

PROMOTED CONTENT