Laporan wartawan Grid.id,Gerwyn Hermawan.
Grid.ID - Bagi kalian yang memiliki kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun empat pasti tidak asing dengan kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (disingkat Samsat).
Di kantor ini, pemilk kendaraan akan mengurus membayar pajak tahunan kendaraan, balik nama, maupun perpanjangan stnk dan plat nomor 5 tahunan.
Setiap hari, kantor samsat dipenuhi orang untuk mengurus pajak atau yang lain.
Namun pemandangan berbeda pada hari Senin (21/8/2017) di kantor Samsat Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Kebon Nanas Jakarta Timur.
Masyarakat harus merasakan kekecewaan karena sistem komputer Samsat mengalami gangguan atau offline sampai waktu yang tidak dapat ditentukan.
Baca : Mengejutkan, Sosok Ini Yang Memberikan Sabu-Sabu ke Artis Ridho Rhoma
"Mohon maaf kepada seluruh masyarakat, dikarena sistem komputer offline maka proses urusan samsat hari ini terbangkalai, bagi para masyarakat yang ingin menunggu silahkan atau jika yang tidak punya banyak waktu silahkan kembali lagi besok," ungkap salah satu petugas Samsat melalui alat pengeras suara yang didengar oleh Grid.ID.
Mendengar informasi tersebut masyarakat yang antri sejak pagi langsung merasa kecewa karena gangguan ini.
Saat ditanya lebih lanjut sampai kapan kerusakan berlangsung, petugas pun tidak dapat menjawabnya.
Petugas juga mengatakan kerusakan terjadi di seluruh wilayah DKI Jakarta baik tingkat kecamatan maupun propinsi pusat.
Sekedar informasi,pemerintah sedang mencanangkan penghapusan denda pajak sampai tanggal 31 agustus 2017.
Namun, peraturan ini hanya berlaku bagi plat kendaraan di DKI Jakarta.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Pemprov DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) bagi wajib pajak (WP) yang memiliki tunggakan.
Penghapusan denda diberlakukan bagi WP yang membayar pajak mulai hari Rabu (19/7/2017), hingga 31 Agustus 2017.
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan, pemutihan denda tersebut dilakukan agar WP segera melunasi tunggakan pajak mereka.
"Kami berharap masyarakat yang selama ini belum menunaikan kewajibannya agar segera memanfaatkan," ujar Edi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu yang dikutip Grid.ID dari Kompas.com.
Bikin Haru, Inilah Kisah 17 Agustusan Al dan Prilly, Bareng Mantan Pejuang Kemerdekaan | Grid.ID https://t.co/iDia3AVpvr
— Grid.ID (@grid_id) August 18, 2017
Edi menuturkan, selama periode hingga berakhirnya masa pemutihan denda, BPRD DKI Jakarta bersama polisi dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan terus menggelar razia.
Kendaraan yang terjaring razia sebelum masa pemutihan denda berakhir, lanjut Edi, akan tetap dikenakan sanksi administrasi dengan diwajibkan membayar denda pajak.
"Kalau yang terjaring sebelum 31 Agustus (berakhirnya masa pemutihan denda), dia tidak dikenakan insentif penghapusan sanksi administratif," kata Edi.
Selain itu, kendaraan yang sudah 3 tahun belum membayar pajak dan terjaring razia juga akan diderek. Kendaraan yang terkena derek akan dikenakan denda biaya menginap dengan nominal hingga Rp 500.000 per malam.
(*)
Gagal Move On dan Tak Terima sang Mantan Pacar Sudah Punya Kekasih Baru, Pria Ini Culik sang Wanita tapi Keciduk Polisi, Begini Akhirnya
