Eksepsi Ahmad Dhani dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Ditolak JPU

Laporan Wartawan Grid.ID, Asri Sulistyowati

Grid.ID - Sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Ahmad Dhani kembali digelar pada Kamis (14/2/2019).

Tim jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menolak semua eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Ahmad Dhani.

Tim jaksa meminta majelis hakim untuk melanjutkan persidangan pada agenda pembuktian.

Baca Juga : Mendekam di Penjara, Ahmad Dhani Minta Dibawakan Minuman Favoritnya

Rahmad Hari Basuki, jaksa yang membacakan tanggapan atas eksepsi kuasa hukum dalam sidang lanjutan perkara vlog idiot di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (14/2/2019).

Rahmad Hari Basuki mengatakan pihaknya menolak semua eksepsi kuasa hukum terdakwa Ahmad Dhani.

"Kami menolak semua eksepsi terdakwa, syarat formil dakwaan menurut kami sudah sesuai undang undang," ujarnya seperti yang dikutip Grid.ID dari kompas.com.

Pihak jaksa menganggap eksepsi dari Ahmad Dhani tidak berdasar.

"Kami menyimpulkan bahwa menolak seluruh eksepsi dan meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan persidangan," ujar JPU Rahmad saat bacakan jawaban eksepsi di Ruang Cakra, Kamis, (14/2/2019).

Baca Juga : Mulan Jameela Sempat Sulit Menjenguk Ahmad Dhani, Kuasa Hukum Jelaskan Penyebabnya

Menanggapi jawaban dari JPU, hakim ketua R.Anton Widyopriyono memutuskan untuk menunda sidang dan akan melanjutkan kembali pada Selasa esok dengan agenda putusan sela.

"Kami akan melanjutkan kembali persidangan pada hari Selasa, dengan agenda putusan sela," kata Ketua Majelis.

Adapun lima poin yang ditolak menurut JPU diantaranya tidak diberinya tanggal dalam dakwaan.

"Pelapor, meskipun atas nama lembaga, menurut kami juga ada obyek perseorangannya dalam hal ini ketua Koalisi Bela NKRI," ujar JPU Rahmad.

Lebih lanjut, menurutnya eksepsi hanyalah menguji syarat formil dakwaan dari penerapan pasal, hingga penulisan tanggal dan tanda tangan dalam dakwaan.

"Semua syarat formil sudah sesuai prosedur dan sudah kami serahkan kepada panitera," ujarnya.

Kemudian terkait penerapan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE sudah sesuai dengan undang-undang.

Tim jaksa menganggap benar penerapan pasal yang didakwakan kepada terdakwa Ahmad Dhani, yakni Ahmad Dhani melanggar Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) UU No19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam eksepsi yang dibacakan dalam sidang sebelumnya, penerapan pasal tersebut dianggap keliru, karena Pasal 27 Ayat 3 tidak diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.

Ketentuan yang diubah hanyalah Pasal 45 Ayat 3.

Baca Juga : Belum Bisa Jenguk Anaknya, Kondisi Kesehatan Ibunda Ahmad Dhani Menurun

Seharusnya, menurut tim kuasa hukum Ahmad Dhani, penulisan yang benar adalah Pasal 27 Ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016.

Tak hanya itu, JPU juga menyinggung terkait aduan ujaran kebencian.

Rahmad Hari Basuki menilai yang melaporkan adalah subjek dari organisasi yang telah berbadan hukum.

“Dalam hal ini kita bicara bahwa organisasi tersebut berbadan hukum dia bukan objek tapi ada subjeknya yaitu orang-orang yang ditunjuk sebagai ketua atau anggota itulah yang melaporkan,” terangnya.

(*)

PROMOTED CONTENT