Laporan Wartawan Grid.ID, Novia Tri Astuti
Grid.ID - Anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2020 menjadi sorotan publik.
Hal itu karena ditemukan biaya anggaran untuk pengadaan lem Aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar.
Rincian itu sempat terpublikasi di situs apbd.jakarta.go.id.
Kejangalan biaya anggaran ini akhirnya mencuri perhatian dan diunggah oleh Wiliam Aditya Sarana, anggota DPRD DKI Jakarta.
Wiliam menyoroti hal tersebut dan mengunggahnya di laman Instagramnya @willsarana.
Ia menuliskan bahwa sampai sekarang publik belum dapat mengakses dokumen APBD 2020.
Sementara pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD.
Kendati demikian, pemilik akun @willsarana tersebut mengaku dapat membuka aksesnya.
"Kami berhasil mendapatkan cara untuk mengaksesnya. Lalu kami menemukan anggaran yang cukup aneh lagi, yaitu pembelian lem aibon sebesar 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan," tulisnya.
Dalam cuitan tersebut ia juga menjelaskan jika lem Aibon itu akan dibeli untuk 37.500 murid di DKI jakarta.
Itu artinya dalam setiap bulan Dinas Pendidikan akan memberikan dua kaleng lem Aibon untuk satu murid.
@willsarana juga mempertanyakan untuk apa lem tersebut.
"Buat apa murid-murid kita disuplai 2 kaleng lem aibon tiap bulannya? Tolong jelaskan," tanya @willsarana dengan tegas.
Sementara itu melansir dari Kompas, Dinas pendidikan DKI Jakarta mengaku akan meninjau ulang pengajuan anggaran dalam dokumen Rancangan KUA-PPAS 2020.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati.
"Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki," kata Susi Nurhati dikutip dari Antara.
Susi mengungkapkan bahwa item yang diusulkan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat, berupa kertas dan tinta saja.
Baca Juga: Berdua di Dalam Kamar Kos, Bayi 7 Bulan Tak Henti Menangis di Samping Jenazah Ibunya
Ia menegaskan tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian lem Aibon.
"Itu ATK, tapi kami hanya mengusulkan kertas dan tinta saja," ujarnya.
"Kami akan cek ke Seluruh SDN di Jakarta Barat. Kami akan revisi usulan anggaran itu terakhir Jumat (25/10/2019) malam, dan sekarang akan kami cek kembali keseluruhannya," tambahnya.
William Aditya Sarana kembali mencuitkan tulisannya.
Ia menyatakan bahwa link APBD tak bisa di akses.
"Kenapa sekarang link APBD ditutup? Saya akan buka besok demi transparasi anggaran Jakarta!" tulisnya.
(*)
Source | : | Kompas.com,Instagram |
Penulis | : | Novia |
Editor | : | Ayu Wulansari Kushandoyo Putri |