Muncul Wacana Ganti Gaji Bulanan Menjadi Per Jam Dari Presiden Jokowi, Setuju?

Grid.ID -  Kini pemerintah sedang mengkaji sejumlah aturan terkait ketenagakerjaan.

Beberapa diantaranya mengenai masalah fleksibilitas jam kerja hingga proses rekrutmen maupun PHK.

Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam RUU Omnibus Law.

Soal upah, selalu jadi perdebatan setiap tahunnya di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan penetapan upah minimum di sejumlah daerah.

Baca Juga: Jelang Kelahiran Bayi Kembarnya, Syahnaz Shadiqa Justru Rasakan Kesedihan dengan Kondisi Calon Bayinya

Terbaru soal upah minimum, diatur dalam Peraturan Pemerintah No 78/2015 tentang Pengupahan.

Dimana formula kenaikan upah didasarkan pada inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengatasi perdebatan yang terjadi setiap tahun itu, pemerintah tengah menggodok alternatif sistem pengupahan berdasarkan prinsip fleksibilitas yang akan dimasukan dalam beleid omnibus law.

Pembahasan omnibus law atau revisi undang-undang terkait perpajakan dan ketenagakerjaan masih berlangsung.

Baca Juga: Teriakan Minta Tolong hingga Hampir Terseret Arus, Begini Cerita Korban Selamat Tragedi Bus Masuk Jurang

Halaman selanjutnya>>>

PROMOTED CONTENT